Ilustrasi logo IMF. Foto: (AP/Andrew Harnik)

DIALEKSIS.COM | Dunia - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menjadi sorotan selama 2023. Setidaknya dua kali, organisasi yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) tersebut kena amukan Indonesia.

Juni 2023

Pertama terjadi pada akhir Juni 2023. IMF kala itu merilis Article IV Consultation berisikan laporan mengenai proyeksi perekonomian Indonesia dan saran kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah.

Lembaga dunia tersebut tiba-tiba meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi. Ini tertuju pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan RI harus mempertimbangkannya dengan menghapusnya secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. "Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil," muat IMF dalam laporan tersebut.

"Ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," ujar IMF lagi mengingatkan kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

Karenanya IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini wajib diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. "Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif," tambah IMF.

Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.

"Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain," paparnya lagi meminta otorita mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat

Laporan tersebut direspons negatif oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Bahlil meminta IMF fokus saja mengurusi pemimpin-pemimpin dunia yang negaranya bermasalah. Sebab, kebijakan hilirisasi Indonesia dikatakan sudah harga mati.

"Dia ini saran saya, dia mendiagnosa saja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah. Dia gak usah campur-campur urusan Indonesia. Indonesia mengakui ekonomi sudah baik, Indonesia mengakui pemulihan sudah baik. Ini standar ganda," tegas Bahlil.

Menurutnya apa yang dilakukan pemerintah sudah dalam jalan yang benar, dan menghargai mereka serta pandangan mereka. Namun dirinya tegas IMF tidak boleh mempengaruhi pandangan Indonesia yang menurutnya sudah ke arah tujuan negara maju.

Bahlil menyebut IMF bak lintah darat saat memberikan utang ke Indonesia. Selama ini, kata Bahlil banyak paket kebijakan ekonomi yang disarankan IMF justru tidak sesuai dengan Indonesia.

"Ini kayak lintah darat ibaratnya. Jadi banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tak cocok dengan negara kita," ujar Bahlil

Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan langsung ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Managing Director IMF Kristalina Georgieva.

Disebutkan Luhut cukup emosi atas laporan IMF, sehingga perlu menjelaskan lebih lanjut kepada IMF. Hal ini mengingat landasan terciptanya kebijakan hilirisasi adalah amanat Undang-Undang (UU) 1945 pasal 33 ayat (3), yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat.

Akhir cerita, pemerintah klaim bahwa IMF sudah meminta maaf kepada Indonesia. IMF berdalih bahwa itu hanya kesalahan interpretasi.

Agustus 2023

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo secara blak-blakan menceritakan bagaimana jajarannya memilih cara sendiri dalam mengatasi inflasi. Cara ini bertolak belakang dari pendekatan global, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF).

Saat itu, inflasi dunia melonjak naik. Hal ini dipicu oleh pandemi yang melandai dan perang Rusia dan Ukraina yang menghambat rantai pasok sehingga mengerek harga bahan pangan dan lainnya.

Di tengah tantangan ini, alih-alih mengikuti saran IMF, Bank Indonesia (BI) memilih untuk mempelajari struktur penyebab inflasi, sehingga kebijakannya bukanlah pada sisi moneter. "Kami tidak peduli dengan apa yang dikatakan IMF. Kami berterima kasih atas sarannya," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di sela-sela pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governos Meeting (AFMGM), di Senayan, Jakarta.

"Anda mungkin dianggap lebih pintar tetapi kami lebih berpengalaman," tegasnya.

Menurut BI, pilihan untuk meredamnya lewat suku bunga acuan akan membuat pertumbuhan ekonomi kembali melambat. Perry pun mencontohkan kasus di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. AS berjuang hanya menggunakan satu instrumen hanya suku bunga untuk melawan inflasi.

"Nyatanya, butuh waktu sangat lama dan sekarang ekonominya resesi. Eropa pun sama, inflasi tinggi sangat tinggi," ungkap Perry.

Inflasi Indonesia adalah masalah pasokan. Maka dari itu BI bersama pemerintah pusat dan daerah memastikan pasokan terjaga lewat berbagai cara, dari pemantauan hingga eksekusi. "Indonesia menahan diri untuk tidak menggunakan manajemen arus modal," ungkap Perry. [cnbcindonesia]