DIALEKSIS.COM | Hongaria - Hongaria telah menolak untuk menyediakan makanan antara empat dan tujuh hari bagi para pencari suaka yang permohonannya ditolak sehingga Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa melakukan intervensi, sebuah kelompok hak asasi yang berbasis di Budapest mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Kamis.

Andras Lederer, petugas informasi dan advokasi di Komite Helsinki Hongaria (HHC), menjelaskan bahwa orang tua dari dua keluarga Irak tidak mendapat makanan saat ditahan di dua zona transit Hongaria pada bulan Februari.

HHC adalah organisasi hak asasi manusia yang merupakan satu-satunya kelompok di Hongaria yang memberikan nasihat hukum tingkat tinggi kepada para pengungsi secara gratis.

Baru-baru ini, dua warga Irak tidak diberi makan selama lebih dari empat hari, hingga 19 Februari, kata Lederer. Klaim suaka keluarga itu ditolak, tetapi deportasi mereka ke Irak telah ditangguhkan.

Sebelumnya pada Februari, dua warga Irak lainnya tidak diberi makan selama enam setengah hari, hingga 14 Februari.

Meskipun orang tua dari dua keluarga tidak diberi makan, Lederer mengatakan HHC "sangat senang" anak-anak mereka menerima makanan, tetapi "menunjukkan bahwa secara teoritis dimungkinkan untuk menyediakan makanan untuk orang-orang ini".

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) mengeluarkan perintah darurat yang memaksa Hongaria untuk menyediakan makanan bagi rakyat Irak di bawah Peraturan 39 (PDF), tindakan sementara yang hanya berlaku "di mana ada risiko bahaya yang tidak dapat diperbaiki."

Putusan itu akan diberlakukan selama mereka ditahan di zona transit Hongaria.

Pemerintah Hongaria, yang dikepalai oleh partai sayap kanan Fidesz, telah lama berkampanye melawan migrasi, yang mereka pandang sebagai ancaman bagi Eropa "Kristen".

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengatakan imigrasi mengarah ke "virus terorisme" ketika ia meluncurkan kampanyenya awal bulan ini untuk pemilihan Parlemen Eropa yang akan diadakan pada bulan Mei.

Orban menghadapi peningkatan keresahan atas dugaan pembatasan pemerintahnya terhadap kebebasan akademik, pluralitas media, dan sikapnya terhadap para pengungsi.

Tahun lalu, pemerintah mengamandemen Undang-Undang Suaka dan Hukum Dasar negara itu yang memungkinkan penahanan para pencari suaka yang ditolak di dua "zona transit" di perbatasan dengan Serbia.

Orang-orang ini ditahan di bawah "prosedur pemolisian asing" yang menciptakan penahanan de facto di zona transit.

Lederer menjelaskan bahwa keputusan pemerintah dari 2007 menetapkan standar fisik dan hukum untuk prosedur pemolisian orang asing.

Namun, "tidak ada peraturan yang jelas tentang penyediaan makanan di dalam zona transit dalam keputusan", katanya. "Mengenai semua situs potensial lainnya di mana prosedur pemolisian alien ini dapat dilakukan, ada peraturan yang sangat rinci dan jelas."

Ini bukan pertama kalinya Hongaria menolak makanan pencari suaka yang ditolak. Dua keluarga Afghanistan dan sepasang saudara lelaki Suriah termasuk di antara mereka yang tidak diberi makan oleh pemerintah Hungaria pada Agustus 2018.

EHCR juga mengeluarkan langkah-langkah sementara dalam kasus-kasus ini.

"Ini mengabaikan pukulan kesejahteraan orang-orang dari langkah sinis untuk memaksa orang melepaskan klaim suaka mereka dan meninggalkan Hongaria", Lydia Gall, peneliti Uni Eropa Timur dan Balkan di HRW, mengatakan pada saat itu.

Pemerintah Hongaria belum berbicara tentang kasus-kasus itu dan tidak menanggapi permintaan komentar Al Jazeera.

Lederer mengatakan masalah ini kemungkinan akan berlanjut kecuali keputusan pemerintah diubah untuk memasukkan peraturan untuk zona transit.

"It's not an act of parliament," which would make changing the measure more difficult, he said. "It just needs to be amended."

"Itu bukan tindakan parlemen," yang akan membuat tindakan lebih sulit, katanya. "Itu hanya perlu diamandemen."