Recep Tayyip Erdogan. Foto: Reuters/Umit Bektas

Baca artikel detiknews, "Pencapaian Erdogan Selama 15 Tahun Terakhir Berkuasa di Turki" selengkapnya https://news.detik.com/internasional/d-4080016/pencapaian-erdogan-selama-15-tahun-terakhir-berkuasa-di-turki.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

DIALEKSIS.COM | Ankara - Tidak tanggung-tanggung, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Israel sebagai "organisasi teroris Zionis". Pernyataan keras ini ia lontarkan saat berpidato di hadapan anggota parlemen dari Partai AK, Kamis, 10 Oktober 2024. Serangan Israel ke Gaza dan Lebanon menjadi pemicu utama kemarahan Erdogan kali ini.

Selain mengecam Israel, pemimpin Turki berusia 70 tahun itu juga melancarkan kritik pedas kepada Amerika Serikat dan sekutu Barat lainnya. Ia mempertanyakan dukungan mereka kepada Israel di tengah konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah.

"Satu kelompok Zionis ekstremis yang dibutakan kebencian sedang melemparkan kawasan kita dan dunia ke dalam api," kata Erdogan, suaranya lantang di podium parlemen.

Dalam pandangan Erdogan, baku tembak lintas batas antara Israel dan Iran beberapa hari terakhir bukan sekadar insiden. Ia melihatnya sebagai benih yang bisa memicu konflik regional yang lebih besar.

Mengungkit Sejarah Kelam Nazi

Sikap keras Erdogan terhadap Israel bukan yang pertama kali. Bulan lalu, di forum Majelis Umum PBB, ia bahkan menarik garis paralel antara aksi Israel dengan kekejaman Nazi era Hitler. "Seperti Hitler yang dihentikan aliansi kemanusiaan 70 tahun lalu, Netanyahu dan jaringan pembunuhannya harus dihentikan," ujarnya kala itu.

Sejak meletusnya konflik Gaza Oktober tahun lalu, Presiden yang telah memimpin Turki selama dua dekade ini konsisten mengkritik kebijakan Israel. Ia menyebut tindakan Israel sebagai "amukan" yang mendorong seluruh kawasan "ke dalam api".

Desakan ke PBB

Di tengah kebuntuan Dewan Keamanan PBB, Erdogan mendesak Majelis Umum PBB untuk bertindak. Ia mendorong penggunaan resolusi "Uniting for Peace" yang disahkan tahun 1950, yang memungkinkan Majelis Umum merekomendasikan penggunaan kekuatan militer.

"Kewenangan Majelis Umum PBB untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan harus dipertimbangkan," tegas Erdogan.

Meski demikian, pengamat menilai peluang rekomendasi penggunaan kekuatan oleh PBB sangat kecil. Resolusi serupa pernah digunakan dalam Krisis Suez 1956, namun konteks politik global saat ini jauh berbeda.

Turki, di bawah kepemimpinan Erdogan, terus berupaya memposisikan diri sebagai pembela Palestina. Namun, sejumlah pengamat melihat sikap keras ini juga sebagai strategi politik Erdogan untuk memperkuat basis pendukungnya di dalam negeri, sekaligus meningkatkan pengaruh Turki di kawasan Timur Tengah.