Tanda Foxconn terlihat di pintu kaca di dalam gedung kantornya di Taipei, Taiwan pada 12 November 2020. [Foto: Ann Wang/Reuters]

DIALEKSIS.COM | Dunia - Empat karyawan Taiwan dari pemasok Apple Foxconn telah ditahan di Tiongkok sejak Januari, kantor berita nasional Taiwan melaporkan.

Para pekerja tersebut ditahan di Zhengzhou, tempat pabrik iPhone terbesar Foxconn berada, oleh biro keamanan publik setempat atas tuduhan yang setara dengan "pelanggaran kepercayaan", Central News Agency (CNA) melaporkan pada hari Kamis (10/10/2024), mengutip pemerintah Taiwan.

Dewan Urusan Daratan Taiwan (MAC) mengutip Foxconn yang menyatakan bahwa karyawannya tidak melakukan apa pun yang merugikan kepentingan perusahaan dan tidak dapat mengesampingkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah kecil petugas polisi, kata CNA.

MAC mengatakan kepada kantor berita Reuters dan AFP bahwa kasus tersebut "sangat aneh" dan telah "sangat merusak kepercayaan bisnis".

Foxconn dan MAC tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Kasus tersebut merupakan insiden terbaru yang menarik perhatian terhadap risiko yang dihadapi warga Taiwan yang tinggal dan bekerja di Tiongkok.

Bulan lalu, pengadilan di Wenzhou menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepada aktivis kemerdekaan Taiwan Yang Chih-yuan karena memisahkan diri dalam penuntutan pertama semacam itu.

Bulan lalu, seorang eksekutif Formosa Plastics Taiwan ditahan saat ia mencoba meninggalkan Tiongkok, CNA melaporkan.

Pada bulan Juni, MAC menaikkan peringatan perjalanan ke Tiongkok, Hong Kong, dan Makau dari "kuning" menjadi "oranye" dan menyarankan warga negara untuk tidak "melakukan perjalanan yang tidak perlu", dengan mengutip undang-undang keamanan nasional dan antispionase Tiongkok yang ketat.

Biro Keamanan Nasional Taiwan pada bulan Juli memberi tahu badan legislatif pulau itu bahwa, selama 12 bulan sebelumnya, 15 warga negara telah ditahan atau diadili di tanah Tiongkok, sementara 51 orang telah diinterogasi di perbatasan.

Partai Komunis Beijing mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, yang nama resminya adalah Republik Tiongkok, sebagai salah satu provinsinya, sementara Taipei bersikeras bahwa negara itu adalah negara demokrasi yang berdaulat.

Beijing juga tidak mengakui kewarganegaraan ganda dan menganggap warga Taiwan sebagai warga negara Tiongkok.

Ratusan ribu warga Taiwan tinggal dan bekerja di Tiongkok selama tahun 1990-an dan 2000-an, tetapi jumlah mereka telah menurun tajam sejak Partai Progresif Demokratik yang skeptis terhadap Beijing berkuasa pada tahun 2016, yang menandai memburuknya hubungan Tiongkok-Taiwan. [aljazeera]