DIALEKSIS.COM | China - Dunia harus mengabaikan "gosip" tentang wilayah Xinjiang China dan otoritas kepercayaan di sana, diplomat top pemerintah mengatakan pada Selasa, ketika ditanya apakah Beijing akan mengizinkan pengamat internasional untuk memeriksa kamp-kamp yang menahan umat Islam di sana. 

Negara-negara Barat, termasuk Kanada, Perancis, Jerman dan Amerika Serikat, telah mendesak Cina untuk menutup kamp-kamp di Xinjiang, di mana aktivis mengatakan sebanyak satu juta anggota minoritas Uighur dan Muslim lainnya sedang ditahan.

Cina menolak semua tuduhan penganiayaan dan menyangkal interniran massal. Ia mengatakan bahwa Xinjiang barat sedang menghadapi ancaman dari separatis Islamis.

Namun, setelah penolakan awal, para pejabat China mengatakan beberapa orang yang bersalah atas pelanggaran kecil yang dikirim ke pusat pelatihan "kejuruan", di mana mereka diajarkan keterampilan kerja dan pengetahuan hukum yang ditujukan untuk membatasi militansi.

Setelah bertemu Heiko Maas, menteri luar negeri Jerman, Penasihat Negara Wang Yi mengatakan dia berharap orang-orang akan memahami dan mendukung upaya pemerintah daerah Xinjiang untuk memerangi terorisme, mengakhiri penyebaran "ekstremisme" dan memastikan stabilitas sosial.

"(Orang-orang) tidak boleh mendengarkan gosip atau rumor, karena pemerintah daerah Xinjiang, tentu saja, memahami situasi di Xinjiang, dan bukan orang atau organisasi lain," kata Wang, yang juga menteri luar negeri.

"Upaya ini sepenuhnya sejalan dengan arah yang diambil oleh komunitas internasional untuk memerangi terorisme, dan merupakan bagian penting dari perjuangan global melawan terorisme," Wang mengatakan pada wartawan.

"Jika kita bisa menjaga pencegahan, maka terorisme tidak mungkin menyebar dan berakar."

Pernyataan Wang menyusul komentar Senin oleh Maas bahwa ada kebutuhan untuk informasi lebih lanjut mengenai situasi Xinjiang dan bahwa China harus transparan.

"Bagaimanapun, kami tidak dapat menerima kamp-kamp pendidikan ulang. Kami perlu transparansi agar dapat menilai apa yang terjadi di sana," kata Maas di Beijing.

Laporan penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya telah mendorong AS untuk mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat dan perusahaan terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Para peneliti mengatakan pengeluaran untuk pembangunan terkait keamanan di Xinjiang meningkat tiga kali lipat pada tahun 2017, dan bahwa meskipun kampanye "pelatihan kejuruan", data pemerintah Xinjiang menunjukkan ketenagakerjaan belum meningkat secara nyata.