Dick Schoof sebagai Perdana Menteri baru Pemerintahan Belanda. Foto: Net

DIALEKSIS.COM | Amsterdam - Babak baru dalam pemerintahan Belanda dimulai hari ini. Raja Willem-Alexander secara resmi melantik Dick Schoof sebagai Perdana Menteri baru pada Selasa (2/7), mengakhiri era kepemimpinan Mark Rutte yang telah berlangsung selama 14 tahun.

Dalam upacara yang digelar di Oranjezaal, Schoof memperkenalkan jajaran menteri kabinetnya kepada sang Raja. Satu per satu, para menteri mengucapkan sumpah setia kepada Raja dan konstitusi, menandai dimulainya era baru pemerintahan Belanda.

Pelantikan Schoof terjadi tujuh bulan setelah pemilu November lalu yang mengejutkan Eropa. Kala itu, pemimpin sayap kanan Geert Wilders, yang dikenal dengan pandangan kontroversialnya, memenangkan pemilihan. Namun, empat mitra koalisi akhirnya sepakat untuk mendukung Schoof sebagai Perdana Menteri, mengenyampingkan Wilders yang dianggap terlalu ekstrem dengan pernyataan anti-Muslim dan eurosceptic-nya.

Sarah de Lange, profesor pluralisme politik dari University of Amsterdam, menyatakan bahwa Schoof telah berkomitmen untuk menerapkan rencana koalisi dengan tegas, terutama dalam hal kebijakan suaka. "Di bawah kepemimpinan Schoof, Belanda diprediksi akan semakin memperketat aturan penerimaan suaka," ujarnya.

Schoof bukanlah nama baru dalam pemerintahan Belanda. Ia dikenal sebagai mantan kepala intelijen yang memimpin penyelidikan atas insiden jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina pada Juli 2014. Tragedi yang menewaskan 298 penumpang, termasuk 196 warga Belanda, itu terjadi akibat tembakan rudal BUK Rusia dari wilayah yang dikuasai pejuang pro-Kremlin.

Dengan latar belakangnya yang kuat di bidang keamanan dan intelijen, Schoof diharapkan dapat membawa stabilitas dan ketegasan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi Belanda, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Masyarakat Belanda kini menanti langkah-langkah konkret dari pemerintahan baru ini, terutama terkait isu-isu krusial seperti kebijakan imigrasi, keamanan, dan posisi Belanda di Uni Eropa.