Brasil Berlakukan Kembali Visa untuk Warga AS, Kanada, dan Australia

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva memberikan pidato dalam presentasi pencapaian pemerintah federal dalam dua tahun terakhir di Brasilia, Brasil, Kamis, 3 April 2025. [Foto: AP/Eraldo Peres]

DIALEKSIS.COM | San Paulo - Brasil akan memberlakukan kembali persyaratan visa pada hari Kamis (10/4/2025) untuk warga negara AS, Kanada, dan Australia, sebuah langkah yang mengakhiri akses masuk terbuka negara tersebut bagi orang-orang dari negara-negara tersebut setelah enam tahun.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Brasilia mengatakan pada hari Senin (7/4/2025) bahwa warga Amerika masih dapat mengajukan visa secara elektronik jika mereka berkunjung mulai tanggal 10 April dan seterusnya.

Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, sekutu Presiden AS Donald Trump, mencabut persyaratan visa dalam sebuah dekrit tahun 2019 karena ia berusaha untuk meningkatkan industri pariwisata negara tersebut.

Itu bertentangan dengan tradisi negara Amerika Selatan yang mewajibkan visa dari para pelancong berdasarkan prinsip timbal balik dan perlakuan yang sama.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menangguhkan akses masuk bebas bagi warga Amerika, Kanada, dan Australia pada bulan Maret 2023, tak lama setelah ia mengalahkan Bolsonaro. Pemimpin sayap kiri itu mengatakan saat itu hal itu didasarkan pada prinsip timbal balik karena warga Brasil masih memerlukan visa untuk negara-negara tersebut.

Keputusan Lula ditunda hingga berlaku tiga kali karena pemerintah bernegosiasi untuk mendapatkan timbal balik bagi warga Brasil, tetapi tidak ada perubahan yang dilakukan.

Senat Brasil menyetujui sebuah RUU awal tahun ini untuk mempertahankan pengecualian visa bagi ketiga negara, tetapi suasana berubah di majelis rendah setelah Trump mengenakan tarif 10% pada barang-barang Brasil minggu lalu. Sekutu Ketua DPR Hugo Motta mengatakan RUU tersebut tidak akan segera mencapai pemungutan suara akhir.

Minggu lalu, Kongres Brasil dengan cepat mengesahkan RUU timbal balik sehingga eksekutif negara tersebut memiliki keleluasaan untuk mengenakan tarif pembalasan pada negara-negara yang memberlakukan hambatan terhadap barang-barang Brasil. RUU tersebut belum disetujui oleh Lula. [abc news]