DIALEKSIS.COM | Dunia - Para pemimpin militer dan sipil Pakistan akan melakukan tinjauan keamanan nasional atas perselisihan dengan Iran setelah negara-negara tetangga saling menyerang dengan serangan rudal yang telah menimbulkan kekhawatiran akan ketidakstabilan lebih lanjut di wilayah tersebut.

Perdana Menteri sementara Anwaar-ul-Haq Kakar mengadakan pertemuan pada hari Jumat (19/1/2024), sehari setelah negara bersenjata nuklir itu melancarkan serangan terhadap tempat persembunyian kelompok bersenjata di provinsi Sistan-Baluchestan, Iran, yang menewaskan sedikitnya sembilan orang.

Tindakan balasan Pakistan menyusul serangan udara Iran terhadap kelompok bersenjata Jaish al-Adl di provinsi perbatasan barat daya Pakistan, Balochistan, yang menewaskan dua orang.

Kakar mempersingkat kunjungannya ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss setelah serangan tersebut.

Serangan balasan ini merupakan intrusi lintas batas terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan telah meningkatkan kekhawatiran mengenai ketidakstabilan yang lebih luas di Timur Tengah sejak perang antara Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober.

Namun, baik Pakistan maupun Iran telah mengisyaratkan keinginan untuk meredakan ketegangan.

Kementerian luar negeri Iran mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya berkomitmen terhadap hubungan bertetangga yang baik dengan Pakistan, namun meminta Islamabad untuk mencegah pendirian “pangkalan teroris” di wilayahnya.

Pakistan mengeluarkan pernyataan serupa, dan kementerian luar negerinya mengatakan bahwa “satu-satunya” alasan mereka melakukan serangan balasan adalah “demi kepentingan keamanan dan nasional Pakistan sendiri, yang merupakan hal terpenting dan tidak dapat dikompromikan”.

Tiongkok, sekutu dekat Pakistan dan Iran, mengatakan pihaknya bersedia menjadi penengah.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kedua negara untuk menahan diri secara maksimal untuk menghindari peningkatan ketegangan lebih lanjut.

"Guterres menggarisbawahi bahwa semua masalah keamanan antara kedua negara harus diatasi dengan cara damai, melalui dialog dan kerja sama, sesuai dengan prinsip kedaulatan, integritas wilayah, dan hubungan bertetangga yang baik,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric. [Aljazeera]