Saudi Arabia berencana membeli 44 peluncur, rudal, dan peralatan terkait THAAD dari AS. (Foto: Ralph Scott/Departemen Pertahanan AS via Reuters)

DIALEKSIS.COM | Washington - Pemerintah AS mengatakan telah memberikan kepada produsen senjata Lockheed Martin pembayaran $ 946 juta atas nama Arab Saudi untuk sistem pertahanan rudal canggih.

Kontrak, diumumkan oleh Pentagon dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, adalah angsuran pertama dari apa yang diharapkan menjadi kesepakatan $ 15 miliar.

Pada bulan November, para pejabat Saudi dan AS menandatangani surat penawaran dan penerimaan yang meresmikan syarat-syarat untuk pembelian 44 peluncur, rudal, dan peralatan terkait High Altitude Area Defense (THAAD).

Sebagai bagian dari lingkup pekerjaan yang digariskan oleh Pentagon, sistem usang yang saat ini ada akan diperbarui untuk mempersiapkan infrastruktur pertahanan rudal Saudi saat ini untuk teknologi THAAD yang baru.

Kontrak tersebut juga memungkinkan Lockheed Martin untuk membayar bahan, perkakas dan pengembangan teknik, di antara pekerjaan lainnya.

Pentagon mengatakan pembayaran sebagian itu akan diberikan kepada Lockheed Martin dan mencegah penundaan besar dalam produksi sistem pertahanan rudal baru di Arab Saudi.

Pembayaran itu datang ketika Arab Saudi menghadapi tekanan internasional yang meningkat setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Kolumnis Washington Post terbunuh di konsulat kerajaan di Istanbul pada Oktober tahun lalu oleh pasukan pembunuh Saudi, yang menurut Riyadh adalah jahat tetapi yang membocorkan penilaian intelijen Barat telah dilaporkan menyimpulkan diperintahkan oleh Mohammed bin Salman, pangeran mahkota berkuasa di Arab Saudi.

Sejumlah politisi AS baik dari partai Republik dan Demokrat telah menyerukan tindakan hukuman terhadap Saudi atas kematian wartawan dan untuk perannya dalam perang yang sedang berlangsung di negara tetangga Yaman.

Republikan senior, termasuk Senator Lindsey Graham, telah menyerukan sanksi terhadap Riyadh, tetapi seruan semacam itu berbeda dengan pernyataan dan tindakan Presiden AS Donald Trump. (Al Jazeera)