Amerika Serikat mengancam akan mengevaluasi kembali dukungannya terhadap kendali Inggris atas Kepulauan Falkland guna menekan London agar menaikkan anggaran pertahanan. Foto: Al Jazeera.
DIALEKSIS.COM | London - Hubungan Amerika Serikat dan Inggris menghadapi tekanan baru. Washington dilaporkan mempertimbangkan untuk meninjau kembali sikapnya terhadap kendali Inggris atas Kepulauan Falkland sebagai alat diplomatik untuk mendesak London meningkatkan anggaran pertahanan.
Mengutip laporan The Telegraph, Inggris akan mendapat perhatian khusus dalam evaluasi Pentagon terhadap komitmen negara-negara anggota NATO. Pemerintah AS ingin memastikan setiap sekutu memiliki langkah konkret untuk memenuhi target baru belanja pertahanan aliansi.
Seorang pejabat senior AS mengatakan seluruh pilihan masih terbuka dalam upaya mendorong negara-negara Eropa mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap keamanan kawasan.
“Kami sangat mendorong Inggris melakukan hal yang sama,” ujar pejabat tersebut merujuk pada sejumlah negara Eropa yang telah menaikkan anggaran militernya secara signifikan.
Washington menilai rencana investasi pertahanan Inggris merupakan langkah positif, tetapi belum cukup untuk menjawab tantangan keamanan saat ini. Pentagon juga tengah menjalankan peninjauan enam bulan terhadap penempatan pasukan AS di Eropa, termasuk mengevaluasi belanja pertahanan, strategi, pengadaan persenjataan, dan dukungan sekutu terhadap kebijakan luar negeri Washington.
Negara-negara NATO sebelumnya sepakat mengalokasikan 5 persen produk domestik bruto untuk pertahanan dan keamanan pada 2035. Angka tersebut terdiri atas sedikitnya 3,5 persen untuk kebutuhan pertahanan inti dan hingga 1,5 persen bagi infrastruktur, ketahanan sipil, keamanan jaringan, serta penguatan industri pertahanan.
Namun, Inggris sejauh ini baru memproyeksikan anggaran pertahanan inti sekitar 2,7 persen dari PDB pada 2030. London juga menghadapi tekanan fiskal dan kesulitan menutup kekurangan anggaran dalam rencana investasi pertahanannya.
Isu Falkland dinilai menjadi kartu sensitif dalam tekanan Washington. Kepulauan di Atlantik Selatan tersebut telah disengketakan Inggris dan Argentina selama hampir dua abad. Argentina menyebut wilayah itu sebagai Kepulauan Malvinas.
Sengketa tersebut memuncak pada 1982 setelah pasukan Argentina menginvasi kepulauan itu. Inggris di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher kemudian mengirim armada militer dan merebut kembali Falkland setelah perang selama 74 hari.
Amerika Serikat mengakui pemerintahan de facto Inggris di Falkland, tetapi tidak secara resmi berpihak dalam perselisihan kedaulatan antara London dan Buenos Aires. Karena itu, perubahan posisi diplomatik Washington berpotensi memberikan keuntungan besar bagi Argentina.
Gagasan untuk meninjau ulang posisi AS terhadap Falkland sebelumnya muncul dalam surat elektronik internal Pentagon pada April 2026. Dokumen itu memuat sejumlah pilihan untuk menekan anggota NATO yang dianggap tidak mendukung operasi militer AS terhadap Iran. Namun, belum ada kepastian bahwa usulan tersebut telah menjadi kebijakan resmi pemerintahan Presiden Donald Trump.
Presiden Argentina Javier Milei, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Trump, menyambut perkembangan tersebut dengan optimistis. Ia mengeklaim Argentina sedang membuat kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memperjuangkan kedaulatan atas Malvinas.
Sebaliknya, pemerintah Inggris menegaskan posisinya tidak berubah. London menyatakan kedaulatan Falkland berada di tangan Inggris dan masa depan wilayah tersebut harus ditentukan berdasarkan kehendak penduduknya.
Dalam referendum 2013, sebanyak 99,8 persen pemilih Falkland memilih tetap berstatus sebagai wilayah seberang laut Inggris. Pemerintah Inggris menjadikan hasil tersebut sebagai dasar bahwa perubahan status tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan penduduk kepulauan itu.
Sebelumnya
