DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keputusan pemerintah AS melakukan pelarangan perdagangan perusahaan China mendapat kecamanan dari pemerintah setempat. Bahkan Beijing menyebut pemerintah Biden 'seperti bandit' dengan keputusannya.

Menurut China, tindakan itu tidak ada bedanya dengan menjarah properti orang lain. Yakni menciptakan 'kemiskinan dan pengangguran paksa' di Xinjiang.

"AS menggunakan hak asasi manusia sebagai kepura-puraan...untuk menindas pembangunan industri Xinjiang dengan cara tidak bermoral," kata juru bicara kementerian luar negeri, Zhao Lijian, dikutip dari AFP, Jumat (25/6/2021).

Zhao juga menuding AS melakukan politisasi kerja sama ekonomi dan perdagangan yang normal. Gedung Putih dikatakan bertindak semena-mena menindas perusahaan-perusahaan di China.

Sebelumnya, AS mengumumkan melarang impor bahan panel surya dari perusahaan China. Selain itu juga melakukan pembatasan perdagangan pada empat perusahaan lain akibat diduga melakukan kerja paksa di wilayah Xinjiang.

Dua perusahaan adalah produsen bahan polisilikon yakni Daqo New Energy dan Xinjiang GJL Material Technology. Serta ada prosesor alumunium Xinjiang East Hope Nonferrous Metal.

Terakhir ada Xinjiang Production and Construction Corps yang merupakan perusahaan milik negara dan dikenai sanksi karena melakukan kerja paksa pada di bidang pengolahan kapas.

Dalam pernyataannya pada Kamis (25/6/2021), pihak Gedung Putih mengatakan kerja paksa jadi bagian upaya sistematis China untuk menekan etnis Uyghur dan minoritas lain yang berada di wilayah barat.

Industri Silikon Hoshine tidak akan bisa menjual produk di AS karena 'indikasi yang masuk akal' dari kerja paksa pada proses manufaktur. Gedung Putih mengatakan kerja paksa itu menjadi penghinaan pada martabat manusia dan contoh praktik China yang tidak adil.

Untuk pembatasan ketat pada Hoshine dan empat perusahaan asal Xinjiang lain karena kemampuan seluruh perusahaan untuk memperoleh komoditas, software dan teknologi AS, ungkap Departemen Perdagangan AS.n

Sebagai informasi, Xinjiang memasok hampir setengah dari polysilicon dunia yang digunakan dalam panel surya.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Alejandro Mayorkas juga ditanya soal larangan akan bertentangan dengan promosi energi surya. Namun dia mengatakan menghentikan kerja paksa merupakan hal utama.

"Tujuan lingkungan kami tidak akan tercapai jika punggung manusia ada dalam lingkungan kerja paksa," katanya.[CNBC Indonesia]