DIALEKSIS.COM | Dunia - Para menteri Uni Eropa (UE) telah menyetujui kesepakatan untuk merombak prosedur suaka mereka, setelah 12 jam negosiasi untuk mendapatkan lampu hijau dari anggota garis depan Italia dan Yunani.

Para menteri dalam negeri dari blok beranggotakan 27 negara itu mencapai kesepakatan pada Kamis (8/6/2023), yang bertujuan mengakhiri perpecahan bertahun-tahun sejak 2015 ketika lebih dari satu juta orang, sebagian besar melarikan diri dari perang di Suriah, mencapai Uni Eropa.

“Ini adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan bahwa bekerja sama dalam migrasi adalah mungkin. Kami jauh lebih kuat saat bekerja sama," kata komisioner urusan dalam negeri UE, Ylva Johansson.

Peraturan manajemen suaka dan migrasi baru (AMMR) diatur untuk menggantikan peraturan Dublin saat ini dan mengubah bagaimana pencari suaka diproses di perbatasan UE dan bagaimana mereka dipindahkan ke seluruh Eropa.

Regulasi Dublin, perjanjian yang awalnya ditandatangani pada tahun 1990 dan direvisi tiga kali, menetapkan aturan yang menentukan negara anggota mana yang bertanggung jawab atas pemeriksaan permohonan suaka.

Outlet berita yang berbasis di Brussels Politico EU melaporkan bahwa koalisi sekitar 10 negara yang dipimpin oleh Italia telah memblokir perjanjian tersebut hingga Kamis malam, mencegah blok tersebut melanjutkan reformasi tanpa persetujuan dari negara yang menerima jumlah suaka tertinggi. 

Perubahan pada menit-menit terakhir, termasuk pengurangan jumlah orang yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing negara bagian dan aturan yang lebih longgar untuk mengirim orang kembali ke negara-negara di luar UE, membuka jalan bagi penyelesaian kesepakatan menjelang pemilihan UE 2024.

Menurut ketentuan yang baru disepakati, setiap negara akan bertanggung jawab atas sejumlah orang tetapi tidak harus menerima mereka.

Negara-negara yang tidak mau menerima migran dan pengungsi gelap akan dapat membantu rekan negara mereka yang menampung melalui peralatan, personel, atau uang tunai, sekitar 20.000 euro ($21.500) per orang.

Italia, Yunani, dan Malta awalnya mengeluarkan tuntutan untuk relokasi wajib migran dari negara-negara garis depan.

Reformasi juga memperkenalkan prosedur perbatasan baru yang dipercepat bagi mereka yang dianggap tidak mungkin mendapatkan suaka untuk mencegah mereka tetap berada di dalam blok selama bertahun-tahun.

Polandia dan Hungaria menentang kesepakatan itu, tetapi kalah suara mayoritas.

Juru bicara pemerintah Hongaria Zoltan Kovacs pada hari Jumat (9/6/2023) mengutip Perdana Menteri Viktor Orban yang mengatakan bahwa perjanjian itu "tidak dapat diterima".

“Brussels menyalahgunakan kekuasaannya. Mereka ingin merelokasi migran ke Hungaria dengan paksa. Ini tidak bisa diterima. Mereka ingin secara paksa mengubah Hungaria menjadi negara migran,” tulis Kovacs di Twitter.

Menerima imigran telah menjadi masalah yang semakin memecah belah di blok itu sejak 2015.

Negara-negara di tepi selatan UE telah lama meminta lebih banyak bantuan untuk mengatasi jumlah orang yang tiba di pantai mereka. Negara-negara kaya, termasuk Jerman dan Swedia, menolak jumlah pencari suaka yang menuju wilayah mereka.

Negara-negara UE Timur seperti Polandia dan Hungaria telah menolak untuk menerima siapa pun dari Timur Tengah dan Afrika Utara yang mayoritas Muslim, sementara partai-partai sayap kanan dan populis di seluruh blok telah memicu perdebatan dengan retorika anti-imigrasi. [Aljazeera]