DIALEKSIS.COM | KOLOMBO - Rajitha Keerthi Tennakoon, seorang analis politik yang berbasis di ibukota Sri Lanka, Kolombo, mengatakan pembubaran parlemen adalah "satu-satunya jalan keluar dari krisis konstitusi".

"Akan lebih baik jika presiden telah meminta pendapat Mahkamah Agung, tetapi konstitusi tidak membuat kewajiban itu."

Berbeda dengan analis, Shreen Saroor, seorang aktivis hak asasi manusia yang telah memimpin protes harian terhadap keputusan Sirisena untuk memecat Wickremesinghe, yang disebut pembubaran parlemen "belum lagi langkah inkonstitusional". 

"Dia melakukan ini karena dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan mayoritas untuk Rajapaksa. Dia sekarang telah menjadi preseden bagi pemimpin masa depan untuk menggunakan kekuatan maksimum," katanya.

Pemecatan parlemen akan memungkinkan Sirisena untuk menjaga Rajapaksa dan kabinet menteri yang baru, membuka pintu bagi pemerintah baru "untuk menyalahgunakan sumber daya untuk pemilihan yang akan datang", ia berpendapat.

Gehan Gunatilleke, seorang pengacara hak asasi manusia, mengatakan langkah Sirisena mungkin akhirnya meningkatkan peluang UNP memenangkan pemilihan.

"Perilaku inkonstitusional sebesar ini bisa sangat merusak secara elektoral," katanya.

"Para pemilih yang mungkin sebelumnya tidak terkesan oleh kinerja UNP yang umumnya tidak bersemangat sekarang akan didorong untuk bertindak untuk mencegah Sirisena dan Rajapaksa memenangkan pemilihan." Al Jazeera