Getty Images via AFP/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ
DIALEKSIS.COM | New York - Sebuah video yang menampilkan sekelompok Warga Negara Indonesia (WNI) mengangkat poster bertuliskan "Free Aceh", "Free Papua", dan "Free Maluku" di ruang sidang Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) viral di media sosial. Aksi tersebut terjadi menjelang pembukaan sidang ke - 24 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April hingga 2 Mei 2025.
Dalam video yang diunggah dari sudut pandang pelaku, terlihat kelompok itu mengenakan pakaian adat sambil duduk di ruang sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Mereka mengacungkan kertas bertuliskan slogan pemisahan diri sejumlah wilayah Indonesia.
Tak lama kemudian, petugas keamanan PBB dari United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) mendatangi mereka, menarik poster, dan memberi teguran agar tidak melakukan tindakan provokatif.
Salah seorang dalam kelompok tersebut menyatakan, teguran itu muncul setelah keberadaan mereka dilaporkan oleh Asisten Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI di PBB, Paulus Panjaitan, yang juga putra dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Ini kan forum PBB, suka-suka kita. Kita punya hak, bukan DPR Indonesia. Kau melarang-larang kita!” ujar salah satu anggota kelompok dalam video.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah (Roy) Soemirat, membenarkan insiden ini dan menyebut aksi tersebut sebagai upaya "pencarian sensasi" yang melanggar etika diplomasi internasional.
“Forum ini seharusnya menjadi ruang dialog konstruktif untuk masyarakat adat, bukan untuk kepentingan politik sempit,” tegas Roy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/4).
Roy menegaskan bahwa kehadiran delegasi non-pemerintah di forum PBB harus sejalan dengan prinsip menghormati kedaulatan negara. “PBB sendiri tidak mentolerir tindakan yang mengganggu proses diplomasi resmi. Ini adalah bentuk penyalahgunaan forum internasional,” tambahnya.
Sidang UNPFII merupakan agenda tahunan PBB yang membahas perlindungan hak masyarakat adat global. Tahun ini, forum dihadiri ratusan delegasi dari 193 negara, termasuk perwakilan organisasi masyarakat adat. Indonesia sendiri aktif menyuarakan komitmennya dalam pemenuhan hak masyarakat adat, meski kerap menghadapi kritik terkait isu Papua dan Aceh.
Aksi "Free Papua", "Free Aceh", dan "Free Maluku" bukan kali pertama mencuat di forum internasional. Gerakan separatis di tiga wilayah ini kerap memanfaatkan platform global untuk menarik perhatian, meski pemerintah Indonesia konsisten menolak intervensi asing dengan alasan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Video ini memicu perdebatan di media sosial. Sebagian netizen mengecam aksi tersebut sebagai pengkhianatan, sementara lainnya mempertanyakan kebebasan berekspresi di forum PBB. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Teuku Rezasyah, menyoroti pentingnya diplomasi preventif.
“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat adat dan memastikan aspirasi mereka tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PBB atau Perwakilan Tetap RI di New York terkait insiden tersebut. Namun, insiden ini kembali mengingatkan pada kompleksnya tantangan diplomasi Indonesia di tengah isu separatisme yang sensitif.
Sebelumnya
