Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda (IM) membuat terobosan secara kelembagaan melalui kebijakan enam zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di lingkungan Kodam setempat.

Pencanangan itu diawali dengan penandatangan pakta integritas oleh Kepala Staf Kodam IM, Brigadir Jenderal TNI Achmad Daniel Chardin, bersama Kepala Satuan Kerja (Kasatker) jajaran Kodam IM di ruang Yudha Kodam IM, Rabu (21/11) di Banda Aceh.

Kemudian dilanjutkan Kasatker Kodam diantaranya, Danrindam Kolonel Inf Niko Fahrizal, Kabekangdam Kolonel Cba Rommy Tuwaidan, Kapaldam Kolonel Cpl Anwar Zaelani, Kahubdam Kolonel Chb Moch. Arfah Ashari, Kazidam Kolonel Czi Herfin Kartika Aji, Kakesdam Kolonel Ckm dr Tjatur Winarsanto, dan Karumkit Tk II Kesdam IM Kolonel Ckm dr Puguh Santoso.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapoksahli Pangdam IM, Irdam (diwakili), Asrendam IM, para Kabalakdam IM, Kepala Bapedda Aceh, Kepala KPKNL, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh. 

Mendalami kebijakan yang dibuat oleh Kodam IM, media dialeksis.com berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan Brigadir Jenderal TNI Achmad Daniel Chardin. Berikut ini hasil petikan wawancaranya;  

Apa yang melatarbelakangi ide ini? Dan apa esensinya? 

Ya ini kan program pemerintah, ya kita tinggal tindak lanjuti, gitu 

Apa harapan yang targetkan secara kelembagaan Kodam IM dengan membuat kebijakan pakta integritas?  

Sebenarnya sudah berjalan selama ini, namun sekarang nomenklaturnya bukan istilah militer, jadi kita menyesuaikan saja. Contohnya itu sekarang ada 6 sebagai parameter keberhasilan dari zona integritas itu, pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen tatalaksana, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.  

Terkait dengan manajemen sumber daya manusia, bagaimana sikap Kodam Iskandar Muda pada kesejahteraan anggota secara Institusi? 

Kesejahteraan itu sejalan dengan kesejahteraan yang didukung oleh pemerintah, kita sudah ada gaji, kemudian ada tunjangan jabatan, perjalanan dinas, tunjangan kinerja, kemudian dengan sistem yang sistematis, peningkatan, jabatan, pangkat, penataan itu berjalan, jadi ada sistem pendidikan, ada pelatihan, ada promosi, sampai dengan terakhir nanti pemisahan dan pensiun.

Kalau yang bersentuhan dengan pelayanan publik, kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan territorial (Binter). Binter itu dilakukan dengan Komunikasi sosial (Komsos) adalah bagian dari pembinaan teritorial (Binter) yang harus dilaksanakan setiap prajurit di satuan kewilayahan.  

Ada lagi terkait pelayanan masyarakat? 

Masih ada yaitu pertahanan wilayah, kemudian juga kita ada sistem wearfing, penyaringan rekrutmen itu dilakukan secara terbuka, melalui online siapa pun bisa mengakses, jadi keterbukaan itu yang dilaksanakan dengan lebih baik. Kemudian juga pada saat kita Harbangpas atau Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas, karena sekarang harus wajib di atas 200 juta, tender, kita juga sudah ikut LPSE. 

Terima kasih atas waktunya Bapak Daniel? 

Iya sama-sama, sukses terus untuk dialeksis.

(*)