DIALEKSIS | BANDA ACEH - Usai meresmikan jembatan Lamreung-Limpok, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (5/2) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah terlihat ngopi dengan sejumlah pengusaha di sebuah cafee di kawasan Jelingke, Banda Aceh. Apa gerangan yang dibicarakan orang nomor satu Aceh, pada siang bolong itu?

"Tidak ada yang rahasia, semua pembicaraan terbuka," tegas Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, kepada media ini. Jubir yang akrab disapa dengan inisial SAG itu mengatakan, Nova memanfaatkan peluang dan mengajak pengusaha, yang hadir pada peresmian jembatan Lamreung-Limpok itu, agar saling bersinergi memacu pertumbuhan ekonomi. Pengusaha mitra strategis Pemerintah Aceh dalam menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menekan angka kemiskinan, katanya.

SAG melanjutkan, Pemerintah Aceh sebagai regulator dan fasilitator telah menyediakan salah satu fasilitas usaha di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar. Bahkan Pemerintah Aceh telah menggandeng Pengelola Kawasan Industri Medan (KIM) untuk membantu pemasaran dan penyewaan kawasan KIA itu. Plt Gubernur Nova berharap pengusaha Aceh menjadi investor pertama yang berivestasi di kawasan itu, dan memprodukasi komoditas kebutuhan masyarakat.

"Pak Nova bekerja keras mencari solusi agar Aceh secara perlahan namun pasti menjadi lebih mandiri, menghasilkan komoditas kebutuhan pokok masyrakat, seperti telur, beras, dan komoditas lain yang sejatinnya bisa diproduksi Aceh," kata SAG.

Selain itu, lanjut SAG, Nova menyampaikan tengah membenahi kelembagaan dan manajemen Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), dan memperkuat Badan Pengelola Migas Aceh (BMA), supaya menjadi katalisator akumulasi pendapatan daerah. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe juga fasilitas investasi bisnis yang dapat dimanfaatkan pengusaha Aceh sendiri.

Sementara itu, SAG menambahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Ir Razuardi MT yang ikut mendampingi Nova Iriansyah, menjelaskan peluang investasi pariwisata di Kota Sabang. BPKS memiliki aset wisata yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang bisnis pariwisata tersebut. Ir Razuardi MT mengaku sedang mendata aset-aset BPKS. Aset yang layak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain mengajak pengusaha berinvestasi, ia juga himbau Kepala SKPA untuk menggelar pertemuan-pertemuan kedinasan di Sabang, urai SAG.

Lebih lanjut SAG menyampaikan pandangan Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, S.E. M.T. dalam forum ngopi bareng itu. Menurut Zaid banyak oportunity lokal tidak dimanfaatkan pengusaha Aceh, seperti nilam. Ia juga menyoroti ketergantungan Aceh pada dunia luar soal penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras. Pada sisi lain, tambah SAG, Zaid melihat banyaknya lahan tidur di Sabang, dan tidak dimanfaatkan pengusaha lokal.

Apa kata pegusaha?

Harapan dan permintaan orang nomor satu Aceh Nova Iriansyah, ditanggapi positif sejumlah pelaku usaha yang hadir. Jubir SAG menilai para pengusaha tampak antusias menanggapi dan sepakat dengan Nova untuk berkerja sinergis memacu pertumbuhan perekonomian Aceh. Direktur Utama PT Makmur Inti Sawita, H Makmur Budiman, SE mengajak Pemerintah Aceh mengembangkan potensi Aceh, seperti budidaya udang vaname dan perkebunan kelapa sawit, dengan sistem plasma.

Makmur menyarankan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program plasma. Selain itu, lanjut SAG, Makmur mengusulkan agar Pemerintah Aceh membuat regulasi proteksionis bagi pengusaha lokal agar mampu bersaing di pasar.

"Pengusaha lokal, terutama yang kecil dan menengah, perlu diproteksi agar mampu menghadapi persaingan ketat di pasar," kata Makmur seperti dikutip SAG.

Hal yang hampir senada disampaikan Muhammad Mada. Pengusaha yang akrab disapa Cek Mada itu minta Pemerintah Aceh mendorong dan memanfaatkan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terbukti memiliki daya tahan meski dalam situasi krisis. Seluruh SKPA, himbau Cek Mada, harus memperhatikan dan terlibat aktif mendorong pengembangan dan melindungi UMKM di Aceh.

Sementara Direktur Utama PT Prapen Prima Mandiri, Mawardi menyarankan agar bank konvensional di Aceh diberdayakan sebagaimana bank syariah. Menurut pengusaha yang disapa Abos itu, bank konvensional memiliki peran strategis dalam perbaikan ekonomi Aceh. Pengusaha yang menyelesaikan pembangunan jembatan Lamreung-Limpok itu juga minta pemerintah ikut andil dalam mendorong dan mendukung perusahaan daerah untuk menggenjot perekonomian.

Selanjutnya, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, Ir Muhammad Iqbal meminta Pemerintah Aceh membantu penyelesaian permasalahan yang melilit asosiasi pengusaha yang dipimpinnya. Menurut Iqbal KADIN dapat membantu kelancaran sirkulasi perekonomian Aceh. KADIN Aceh, tuturnya, siap membina pengusaha untuk membangun dan mengelola PDPA.

Sedangkan H. Sofyan Umar, salah satu pemilik AMP dari Aceh Besar, menginginkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh dilelang secara fair. Pebisnis aspal yang akrab dipanggil Yahmu itu meminta agar perusahaan yang telah di-blacklist tidak dimenangkan pada proses tender yang sedang berlangsung di Aceh, tutur SAG.

Di sektor perikanan, Direktur Pemasaran PT Aceh Lampulo Jaya Bahari, Abu Bakar, berjanji segera menyelesaikan semua tahapan dalam pembangunan pabrik pengalengan ikan. Pembebasan lahan yang menjadi kendala pembanguna pabrik itu akan segera diselesaikan oleh pihaknya.

Nova dukung dunia usaha

Usai mendengar tanggapan para pengusaha, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan sangat mendukung dunia usaha sesuai kewenangan yang dimilikinya. Pemerintah Aceh, jelas Nova, akan mendukung dan memberdayakan tigal hal, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, modal, dan pasar. Terkait bank konvensional, jelas Nova, merupakan kewenangan pemerintah. Pemerintah daerah, tuturnya, tidak memiliki wewenang mengintervensi bank-bank konvensional tersebut.

Tapi pada kesempatan itu juga Nova meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Disbudpar) untuk mendorong penuh seluruh sektor potensial pariwisata. Disbudpar diminta bekerjasama dengan swasta untuk membangun sarana dan prasarana pendukung objek wisata, seperti perhotelan, villa, dan aneka usaha kuliner.

Menyangkut regulasi tentang proteksi bisnis pengusaha lokal, Pemimpin Aceh yang mantan Anggota DPR RI itu, berjanji akan mempelajari usulan pembentukan regulasi Proteksionisme. Menurutnya, proteksi berpotensi menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait dengan perdagangan bebas (free trade). Karena itu, Pemerintah Aceh mempelajari terlebih dulu regulasi tersebut pada daerah yang sudah menerapkannya, papar SAG.

Pada akhir pertemuan Nova minta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Drs. Muhammad Raudhi, M.Si mengagendakan pertemuan reguler dengan dunia usaha untuk saling sharing informasi pengembangan usaha dan investasi di Aceh.

"Pembicaraan sambil ngopi siang itu sangat terbuka dalam semangat kebersamaan memabngun ekonomi demi Aceh Hebat," tutup SAG.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal, Plt Sekda Aceh Helvizar Ibrahim, Asisten II Taqwallah, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Ir Razuardi MT, dan sejumlah Kepala SKPA terkait (N)