Koordinator TTI Nasruddin Bahar. Foto: dok pribadi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyesalkan lambannya proses pelaksanaan kegiatan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2024 yang nilainya mencapai Rp11,4 triliun. 

Dari data yang disajikan melalui monitor P2K Aceh per 5 Juli 2024, jumlah paket E-katalog sebanyak 659 paket baru diklik 19 paket atau 3% dari total paket kegiatan tahun 2024 yang tersebar di beberapa SKPA antara lain: Esdm 61 paket, Disdik 57, Bma 11, Tanbun 8, RSUDZA 8, Arpus 6, Dishub 6, Ukm 4, Disnak 3, Dlhk 3, Kominsa 3, RSIA 3, Bpba 2, Rsj 2, Inspektrt 1, Naker 1, Pora1, Ro Umum 1. 

"Lambannya proses ekatalog tidak semata-mata persoalan teknis, tapi banyak disebabkan oleh faktor non teknis bahkan politis," Koordinator TTI Nasruddin Bahar kepada Dialeksis.com, Minggu (7/7/2024). 

Kata Nasruddin, TTI menemukan masih banyak paket-paket reguler pada SKPA ditumpangi atas nama Pokir anggota Dewan seperti Alat dan Peralatan Pendidikan, mobiler sekolah, mobiler Dayah, Lampu penerangan jalan, Pengadaan Buku, dan paket paket di UMKM semua masuk dalam pokir Dewan. 

"Secara teknis sebenarnya pihak Dinas tidak punya kendala berarti tapi karena paket paket tersebut menyangkut dengan Pokir Dewan maka disitulah terdapat kendala. Dalam pelaksanaannya pihak Dinas terlalu dalam diintervensi sampai dengan menunjuk kontraktor atau rekanan pelaksana harus mendapat persetujuan Dewan yang punya pokir," ungkapnya. 

Menurut Nasruddin, panjangnya proses birokrasi mengakibatkan lambatnya daya serap anggaran. Sudah menjadi rahasia umum paket paket yang sedang tender juga tidak terlepas dari kebijakan anggota Dewan, banyak paket yang seharusnya sudah diumumkan pemenang sesuai jadwal, tapi terus ditunda.

"Ternyata penyebabnya karena belum adanya persetujuan atau kesepakatan dengan yang punya pokir. Banyak paket yang dilebel Pokir Dewan seperti Jalan, Jembatan, irigasi, pengaman pantai, pengaman tebing dan sungai yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah itu semua banyak pokir Dewan," jelasnya. 

Nasruddin mengatakan desakan masyarakat untuk mempublis paket paket mana saja yang masuk usulan dari anggota dewan sampai hari ini tidak digubris, padahal masyarakat butuh informasi tapi pemerintah Aceh tak bergeming menanggapinya. 

"Seharusnya masayarat bisa lebih cepat mengakses jika Pemerintah Aceh menyediakan ruang untuk publik misalnya melalui website Bappeda Aceh," pungkasnya. 

Jika Pemerintah Aceh sering mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik, menurutnya itu adalah omong kosong belaka. Faktanya masyafakat butuh informasi anggaran, kegiatan SKPA, penerima bantuan dan lain-lain sangat sulit didapatkan.***