Survei: Kinerja Kemenekraf Dinilai Lemah dan Belum Beri Dampak Signifikan pada Kabinet Prabowo

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dua survei publik terbaru menempatkan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf)/ Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam posisi yang kurang menguntungkan dari sisi persepsi kinerja. Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kontribusi kementerian tersebut terhadap efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama setahun terakhir.

Survei lembaga IndoStrategi yang dikompilasi media menunjukkan peringkat 10 kementerian berkinerja terbaik dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berada di posisi teratas sementara seluruh kementerian umumnya masuk kategori “sedang” berdasarkan skor rata-rata. Dalam daftar itu, Kemenekraf tidak masuk dalam 10 besar, sebuah sinyal bahwa publik belum melihat kementerian ini menonjol dalam satu tahun pemerintahan.

Temuan serupa muncul dari survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang memetakan penilaian publik terhadap kinerja menteri-menteri Kabinet Merah Putih. Hasil IPO menempatkan menteri-menteri sektor ekonomi makro, pendidikan, dan hubungan luar negeri di posisi teratas; nama-nama politikus di sektor kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif tidak tampil dominan dalam daftar apresiasi publik.

Survei IPO ini menggunakan sampel lebih besar dan teknik sampling yang terstruktur, sehingga hasilnya menjadi rujukan penting bagi pengukuran persepsi publik.

Berbagai pendapatan publik menilai dua temuan itu menunjukkan dua masalah mendasar: pertama, lemahnya komunikasi capaian yang dapat diukur oleh publik; kedua, keterbatasan output ekonomi yang mudah dilihat seperti kontribusi terhadap PDB, nilai ekspor produk kreatif, atau pendapatan kelembagaan yang seharusnya meningkatkan visibilitas dan nilai tambah kementerian dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa indikator kuantitatif yang jelas dan dipublikasikan secara rutin, sulit bagi publik dan pemangku kepentingan untuk menilai kontribusi nyata Kemenekraf.

Lebih jauh penilaian publik menyatakan, risiko tumpang tindih tugas dengan kementerian lain juga menjadi perhatian. Jika program Kemenekraf lebih banyak berfokus pada pemberdayaan UMKM yang sudah menjadi domain Kementerian Koperasi/UKM, maka efektivitas kebijakan menjadi kabur dan sumberdaya publik bisa terfragmentasi. Kondisi ini berpotensi mengurangi nilai tambah yang dapat diberikan Kemenekraf bagi target-target strategis pemerintahan Presiden Prabowo, seperti percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan penciptaan lapangan kerja.

Untuk keluar dari jebakan persepsi, beberapa langkah praktis layak dipertimbangkan: menetapkan KPI berbasis outcome (misalnya nilai ekspor produk kreatif, jumlah usaha kreatif terverifikasi yang naik kelas, lisensi IP yang dimonetisasi), menerapkan pilot institutionalisasi kelembagaan yang dapat menghasilkan pendapatan, serta meningkatkan transparansi lewat dashboard capaian triwulanan. Langkah-langkah semacam ini tidak hanya memperbaiki angka survei, tetapi yang lebih penting, menunjukkan kontribusi nyata kementerian terhadap tujuan pemerintahan.

Survei-survei publik seperti IndoStrategi dan IPO tak sekadar memberi gambaran peringkat mereka juga memberi pemerintah alat ukur untuk introspeksi kebijakan. Bagi Kemenekraf, tantangannya jelas yakni mengubah aktivitas program menjadi output ekonomi yang terukur dan tampak nyata bagi publik, agar peran kementerian tidak lagi sekadar wacana, melainkan bagian yang terukur dari keberhasilan pemerintahan Prabowo.