• Akademisi: Rekrutmen Panwaslih Adhoc Aceh Legalitasnya Lemah
    Polkum | 7 bulan lalu
    Akademisi: Rekrutmen Panwaslih Adhoc Aceh Legalitasnya Lemah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Timbul polemik terkait rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh untuk untuk menghadapi Pemilihan

     Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Padahal disaat yang sama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menunjuk Panitia Seleksi (pansel) Komisioner Panwaslih Aceh. Mereka yang ditugaskan sebagai pansel adalah DR (C) Zainal Abidin SH MH, DR Effendi Hasan MA, DR (C) Badri Hasan S.Hi MH, DR M Akmal MA, dan Askhalani, S.Hi.

  • Apel Gabungan, Pj Bupati Aceh Tengah Ingatkan ASN Jaga Netralitas Saat Pemilu
    Aceh | 7 bulan lalu
    Apel Gabungan, Pj Bupati Aceh Tengah Ingatkan ASN Jaga Netralitas Saat Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Aceh Tengah - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar apel gabungan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 2024.

    Kegiatan dalam upaya persiapan menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 ini berlangsung di Lapangan Setdakab Aceh Tengah.

  • Honor Petugas Ad Hoc Pemilu 2024 Naik Dua Kali Lipat
    Berita | 7 bulan lalu
    Honor Petugas Ad Hoc Pemilu 2024 Naik Dua Kali Lipat

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menaikkan honor badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Keputusan kenaikan honor badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 tersebut tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 pada tanggal 5 Agustus 2022. Surat itu berisi perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk tahapan pemili­han umum dan tahapan pemilihan.

  • Pemerintah Aceh Alokasikan Dana Hibah Pilkada ke KIP Rp 184 Miliar
    Aceh | 7 bulan lalu
    Pemerintah Aceh Alokasikan Dana Hibah Pilkada ke KIP Rp 184 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) untuk memberikan dukungan finansial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 2024 di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (17/11/2023).

    Kegiatan itu dihadiri para komisioner KIP Aceh, para asisten Sekda Aceh serta sejumlah kepala SKPA terkait.

  • Bawaslu dan DKPP Diminta Periksa Komisioner KPU
    Berita | 7 bulan lalu
    Bawaslu dan DKPP Diminta Periksa Komisioner KPU

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 (TPDI) akan mengajukan permintaan penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024. 

  • KIP Banda Aceh Terima Rp 23,1 Miliar untuk Pilkada 2024
    Aceh | 7 bulan lalu
    KIP Banda Aceh Terima Rp 23,1 Miliar untuk Pilkada 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menerima Hibah Daerah (NPHD) untuk Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. 

    Penyerahan dana hibah ini ditandai dengan tandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah antara KIP Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh, yang berlangsung di Pendopo Walikota Banda Aceh.

  • Hasyim Asy’ari: KPU Hanya Melaksanakan Norma Terbaru
    Berita | 7 bulan lalu
    Hasyim Asy’ari: KPU Hanya Melaksanakan Norma Terbaru

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan institusinya sebagai penyelenggara pemilu, tunduk atas norma terbaru perundang-undangan tentang pemilu. Termasuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

  • Putusan MK Mengikat, KPU: Persoalan Umur Tak Akan Jadi Kendala Bagi Gibran
    Berita | 7 bulan lalu
    Putusan MK Mengikat, KPU: Persoalan Umur Tak Akan Jadi Kendala Bagi Gibran

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 berpotensi tak terpenuhi, hanya karena aturan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) belum dimasukkan ke dalam Peraturan KPU (PKPU) 19/2022.

    Anggota KPU RI, Idham Holik menjelaskan, putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, telah jelas membolehkan kepala daerah mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres meski belum memenuhi syarat minimal umur 40 tahun.

  • Resiko Kematian Petugas Selama Pemilu 2024 Harus Dicegah
    Berita | 7 bulan lalu
    Resiko Kematian Petugas Selama Pemilu 2024 Harus Dicegah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) harus mencegah risiko kematian petugas akibat bertugas. Hal ini berkaca pada gelaran Pemilu 2019 yang mengakibatkan ratusan petugas meninggal dunia. 



  • Dosen FH USK: Tahapan Pilkada Aceh Menunggu Nasional
    Polkum | 7 bulan lalu
    Dosen FH USK: Tahapan Pilkada Aceh Menunggu Nasional

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dilaksanakan konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.



  • KPU: Duet Prabowo-Gibran Sesuai PKPU Nomor 19 Tahun 2023
    Polkum | 8 bulan lalu
    KPU: Duet Prabowo-Gibran Sesuai PKPU Nomor 19 Tahun 2023

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sudah sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

  • JPPR dan KIPP Tolak Tindakan Terbentuk Dinasti Politik di Indonesia
    Berita | 8 bulan lalu
    JPPR dan KIPP Tolak Tindakan Terbentuk Dinasti Politik di Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses pendaftaran bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak sah.

    Hal ini lantaran KPU RI tidak menindaklanjuti Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dengan melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) 19/2023.

  • Antisipasi Kekacauan Informasi, Kominfo Dorong Agenda Pemilu 2024 Damai
    Nasional | 8 bulan lalu
    Antisipasi Kekacauan Informasi, Kominfo Dorong Agenda Pemilu 2024 Damai

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 akan menjadi pesta demokrasi besar bagi rakyat Indonesia. Setiap rakyat yang memiliki hak suara akan mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif baik DPR, DPD, dan DPRD, juga pemilihan kepala daerah.

  • KPU Patuh pada Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres
    Nasional | 8 bulan lalu
    KPU Patuh pada Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI langsung menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai putusan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum soal batasan usia minimal capres-cawapres. MK membahas dan memutuskan perkara itu pada Senin (16/10/2023).

  • KPU: Kepala Daerah Mencalonkan Diri sebagai Capres-Cawapres Harus Ada Izin Presiden
    Berita | 8 bulan lalu
    KPU: Kepala Daerah Mencalonkan Diri sebagai Capres-Cawapres Harus Ada Izin Presiden

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres harus meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kepala daerah yang pernah atau sedang menjabat bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

  • Kawal Pemilu 2024, Polri Siapkan Pasukan 17 Oktober
    Nasional | 8 bulan lalu
    Kawal Pemilu 2024, Polri Siapkan Pasukan 17 Oktober

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri menyiapkan Operasi Mantap Brata untuk mengamankan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Korps Bhayangkara menggelar pasukan atau menyiapkan personel pada Selasa (17/10/2023) mendatang.


    "Operasi Mantap Brata akan dilaksanakan gelar pasukan tanggal 17 nantinya. Jadi tanggal 17 itu gelar pasukan, langsung nanti akan dilaksanakan pembagian tugas sesuai dengan porsi masing-masing, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan dikutip Sabtu (14/10/2023).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Berita
Foto