DIALEKSIS.COM | Jakarta – Pandemi Covid-19 telah merembet terhadap krisis sosial dan ekonomi. Lonjakan kasus Covid-19 yang ada saat ini juga kemudian membuat pemerintah gamang, mana yang harus dipilih, mengembalikan ekonomi atau mengontrol pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah webinar bertajuk 'Emerging Challenges for the post COVID Era: Addressing Opportunity, Inequality and Growth', Rabu (30/6/2021).

"Pandemi dan krisis sangat erat kaitannya. Ada hal yang harus kita pilih, mengembalikan ekonomi atau mengontrol Covid-19. Vaksin baru datang setelah satu tahun ini," jelas Sri Mulyani.

Salah satu cara yang bisa diupayakan sekarang, kata Sri Mulyani adalah vaksinasi. Walaupun vaksin Covid-19 baru ada satu tahun setelah pandemi Covid-19. Seluruh negara di dunia mengalami hal yang sama.

"Pengadaan vaksin sudah berjalan satu tahun, yang berarti perekonomian sudah harus menderita selama satu tahun, itu pun ada gelombang pertama, kedua, ketiga dengan berbagai macam varian beta, delta, dan sebagainya. Ini membuat situasi makin menantang," jelas Sri Mulyani.

Pemulihan ekonomi, kata Sri Mulyani pada akhirnya akan tergantung bagaimana Indonesia bisa mengatasi pandemi Covid-19 terlebih dahulu dan melindungi masyarakat dari ancaman dari dampak pandemi.

Selain itu, pemerintah juga harus menyelamatkan diri dari kekacauan ekonomi dan pemerintah optimistis sistem keuangan akan terus berjalan stabil.

"Kebijakan fiskal dan ekonomi makro harus terus berkesinambungan. Ada begitu banyak hal yang harus kita perhatikan," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat. Pelaksanaan PPKM Darurat tersebut akan dilakukan di Jawa dan Bali.

Jokowi menuturkan aturan itu bakal diterapkan di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi dan akan ditentukan apakah akan berlangsung selama satu minggu atau dua minggu. Saat ini aturan tersebut masih finalisasi.

"Nggak tahu ini keputusannya apakah seminggu, dua minggu karena petanya sudah diketahui semua khusus hanya di pulau Jawa dan Bali. Karena ada 44 kabupaten serta kota dan 6 provinsi yang nilai asessmennya 4," ujar Jokowi saat berpidato di Munas Kadin di Kendari, disiarkan langsung kanal Youtube Kadin Indonesia, Rabu (30/6/2021).[CNBC Indonesia]