Sekretaris Provinsi Aceh, Front Persaudaran Islam (FPI), Rifki bin Nyakwang, Foto: Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Masa jabatan Gubernur Aceh Nova Iriansyah akan segera berakhir pada 5 Juli 2022. Selanjutnya dimasa transisi pemerintah akan menempatkan Penjabat (Pj) dalam menjalankan pemerintahan di Provinsi Aceh. Hal itu diingatkan kembali oleh Sekretaris Provinsi Aceh, Front Persaudaran Islam (FPI), Rifki bin Nyakwang kepada media ini, Jumat (1/4/2022) untuk mewanti-wanti keterlibatan TNI dalam menduduki posisi Jabatan Pj Gubernur Aceh setelah lengsernya Nova Iriansyah.

Dalam kondisi kekinian di Aceh, direspon Sekprov Front Persaudaran Islam Aceh ini, sangat tidak relevan jika penempatan Pj Gubernur dari kalangan TNI. Tentu hal ini, sambungnya dikarenakan kondisi Aceh sangat stabil, namun jika dibuat tidak stabil maka dapat diduga ada oknum tertentu yang sedang bermain dan menginginkan kalangan TNI yang ingin menduduki jadi Pj Gubernur Aceh.

"Aceh ini sudah aman, tidak perlu lagi ada upaya-upaya membuat stigma mengerikan lah soal kondisi di Aceh yang seolah-olah Aceh ini masih tidak aman atau tidak stabil. Jahat sekali jika muncul lagi "political bad actor" yang ingin mengambil peluang demi kepentingan bisnis politik untuk bisa menduduki Jabatan Pj Gubernur Aceh," tegasnya.

Selain itu di sisi lain, Rifki bin Nyakwang juga menilai keberadaan sosok Pj dari kalangan TNI menunjukkan masih kuatnya sterotip negatif pusat menganggap Aceh daerah yang rawan bernuansa konflik. Sehingga hal ini tidak baik jika menginginkan perdamaian berlanjut di Aceh.

"Aceh ini sudah damai, sudah aman bahkan masih terus menata kembali roda pemerintahannya yang sudah dijalankan oleh warga sipilnya. Justru jika dihadirkan sosok Pj dari kalangan TNI, maka tentu ini menunjukkan klise negatif pusat yang menganggap Aceh adalah daerah rawan yang selalu berkonflik," ucap Rifki.

Rifki bersama teman-teman Front Persaudaran Islam (FPI) akan terus berusaha mengawal penempatan sosok Pj Gubernur Aceh apakah dari kalangan TNI atau dari Sipil setelah lengsernya Nova Iriansyah di 5 Juli 2022 nanti. Aceh butuh sosok Pj yang paham pengelolaan pemerintahan berbasis birokrasi sipil dan yang mengerti tata kelola menjalankan pemerintahan. 

"Jika dari kalangan TNI ditempatkan menjadi Pj Gubernur Aceh, maka sosok tersebut butuh memahami ilmu pemerintahan berbasis sipil dan perlu penyesuaian dan ini makan waktu," urai Rifki.

Harapan Rifki bin Nyakwang yang terpenting jangan jadikan Aceh daerah yang selalu identik dengan konflik. Stigma itu tentu membangun trauma luka lama warga Aceh, karena Aceh butuh Pj Gubernur dari kalangan sipil yang mengerti birokrasi pemerintahan, berpengalaman pernah menjabat sebagai PJ Gubernur sebelumnya yang diterima semua pihak, memiliki ketegasan dan tidak mudah diatur-atur oligarki," harap Rifki.

"Jangan lagi membangun stigma negatif yang membuat trauma luka lama warga Aceh muncul kembali. Aceh butuh Pj Gubernur dari kalangan Sipil yang mengerti birokrasi, berpengalaman dan tentu sebelumnya pernah menjabat sebagai Pj yang diterima semua pihak, tegas dan tidak mudah diatur oligarki," tutup SekProv Front Persaudaran Islam.[]