DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dalam rancangan perpres itu tertulis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.

Dalam rancangan perpres itu tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). Anggaran ini meliputi untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Kemudian pada rancangan perpres ini juga disebutkan Kemenhan akan meminjam uang kepada negara asing. Rencana peminjaman juga sudah tertuang dalam rancangan perpres ini.

"Renbut (perencana kebutuhan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Selisih dari Renbut sejumlah USD 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024," bunyi rancangan perpres Alpalhankam seperti dilihat, Sabtu (29/5/2021).

Respons Kemenhan

Sementara itu, Kemenhan melalui Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason membenarkan rencana meminjam uang ke negara asing. Namun Rodon enggan menyebutkan angka pastinya.

"Proses Perpres sedang berjalan... kita tunggu saja. Jumlah pinjaman tidak boleh dan tidak bisa diekspos karena itu rahasia negara menurut UU. Tapi yakinlah pinjaman tersebut ditujukan untuk modernisasi alutsista TNI (AD, AL, dan AU) yang dicicil selama 28 tahun, sehingga pembayarannya tidak membebani keuangan negara," ujar Rodon ketika dimintai konfirmasi detikcom.

Rodon memastikan besaran pinjaman itu tidak akan membebani negara. Sebab, sudah diperhitungkan oleh Kemenhan mengikuti bujet.

"Sebab, dicicil sesuai dengan bujet pertahanan yang didukung negara setiap tahun," ucapnya.

Adapun negara yang akan memberi pinjaman ke Kemenhan, kata Rodon, adalah negara yang memiliki hak veto di PBB. Sekali lagi, Rodon mengatakan, rencana peminjaman ini untuk modernisasi alutsista Indonesia agar bisa dipakai dalam jangka panjang.

"Yang meminjamkan justru negara-negara yang punya hak veto di PBB, yang diyakini tidak akan membiarkan Indonesia sendirian di dunia internasional," katanya.

"Negara memang rencana akan lakukan pinjaman luar negeri untuk modernisasi alutsista yang dari harga mahal, teknologi tinggi, tapi bisa dipakai dalam waktu lama untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kenapa bisa jumlahnya banyak, karena memang jumlah alutsista yang akan dibeli pun kuantitasnya banyak agar TNI siap untuk jaga kepentingan nasional kita," tegas Rodon.[Detik]