Ilustrasi

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Memasuki hari ke-10 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pengusaha restoran mulai berteriak terhadap nasibnya. Saat ini, banyak pemilik restoran yang harus gulung tikar karena tidak sanggup menutupi biaya operasional. Omset selama masa PPKM darurat pun sangat tipis.

"Sama saja kayak tutup, pendapatan saja cuma 10%, paling besar ya 15% lah (dari normal). Jangan lihat turunnya berapa, tapi segitu omsetnya sekarang," kata Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin kepada CNBC Indonesia, Senin (12/7/21).

Saat ini resto boleh beroperasi dengan syarat take away atau makanan dibawa pulang, sementara dine-in atau makan di tempat dilarang saat ini. Sayangnya, pendapatan dengan cara seperti ini tidak mendongkrak. Penjualan melalui sistem daring juga terlihat tidak membantu banyak.

Di sisi lain, beban operasional yang menjadi tanggungan tidak sedikit. Mulai dari biaya sewa hingga gaji karyawan. Saat ini, gaji karyawan sudah dipangkas, namun biaya sewa tetap menjadi kewajiban dari pemilik resto kepada pusat perbelanjaan maupun pemilik tempat.

"Pusat perbelanjaan kena protes sama ritel-ritel, karena kita bayar uang sewa tapi nggak ada income. Tapi mall bilang dosa pemerintah jangan gue yang nanggung dong," sebutnya.

Ia bilang pemerintah juga jangan terkesan lepas tangan dengan hanya membuat aturan untuk menutup tempat atau melarang adanya aktivitas di pusat ekonomi tanpa menanggung biaya yang menjadi kerugian pelaku ekonomi.

"Jadi pemerintah seharusnya oke biaya uang sewa dan service charge, PBB kita bayar jadi hidup semuanya," sebutnya.

Namun, Emil enggan menyebut restoran mana saja yang sudah tutup atau berdarah-darah saat ini. Namun, secara gambaran hampir semuanya merasakan hal yang sama.

"Karena menyangkut brand, orang juga udah sulit sekarang, nanti mau bangkit tambah sulit lagi," sebutnya.[CNBC Indonesia]