DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peneliti Jaringan Survei Inisitif (JSI), Farnanda menilai keputusan Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjukkan momentum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perkuat Partai Demokrat.

"Kemenkumham memberikan keputusan terkait partai Demokrat ini berdasarkan pada status legal formal yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan di sini terlihat bahwa Partai Demokrat Kubu AHY yang memiliki AD-ART sesuai konstitusi yang ada, sementara kubu Moeldoko tidak mempunyai landasan AD-ART itu," kata Farnanda saat dihubungi Dialeksis.com, Rabu (31/3/2021 )

Menurutnya, kubu AHY telah menunjukkan dokumen yang lebih kuat dibandingkan dengan kubu Moeldoko.

"Kisruh partai ini telah menunjukkan kekompakan dari kader Partai Demokrat Kubu AHY dari seluruh DPD dan DPC se-Indonesia," ujar Farnanda.

"Kasus dualisme Partai Demokrat telah merefleksikan bahwa setiap partai harus memiliki konsolidasi internal partai yang kuat dan kekompakan internal yang solid. Inilah yang dipertontonkan oleh AHY sehingga dinyatakan sah menang secara konstitusional," pungkas Farnanda.