Munawarsyah mantan Komisioner KIP Aceh dan Ahli Kepemiluan. Foto: net

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh telah mengunjungi Kantor Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh pada Rabu (13/3/2024), seperti yang telah diberitakan oleh media. Mereka melaporkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait dugaan penggelembungan suara di lima kabupaten Aceh dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil 1.

Dalam upaya untuk memahami perkembangan terkini, Dialeksis.com (17/03/2024) berbicara dengan Munawar Syah, mantan komisioner KIP Aceh. Munawar mengungkapkan bahwa proses penanganan laporan dugaan penggelembungan suara yang dilaporkan oleh PKS telah mencapai tahap lanjut setelah diterimanya oleh Panwasli Aceh. Proses ini melibatkan beberapa aspek, termasuk penetapan di tingkat provisional dan kemungkinan penyelesaian di tingkat nasional.

"Namun, ada kekhawatiran terkait dengan mekanisme yang akan digunakan dan konsekuensi dari keputusan yang akan diambil," ujar Munawar kepada Dialeksis.com.

Poin penting dalam diskusi adalah bagaimana keputusan akan diterapkan. Munawar menyoroti pentingnya peran Panwasli Aceh dalam memproses laporan, namun juga menegaskan bahwa laporan dari peserta pemilu harus diperhatikan jika prosedur pelaporan telah dipenuhi. "Setelah proses rekab, tindak lanjuti tetap bisa dilakukan," tegasnya.

Meskipun begitu, kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi tetap terbuka, terutama jika terdapat bukti yang memadai untuk membuktikan pelanggaran atau kecurangan. Keterlibatan Panwasli Aceh dalam memberikan penjelasan dan rekomendasi di tingkat provinsi menjadi sangat krusial.

Diskusi juga menekankan transparansi dan kejujuran dalam proses rekapitulasi suara di semua tingkatan. Munawar menegaskan bahwa forum ini penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pemilu.

Menurut Munawar, langkah-langkah yang diambil oleh peserta pemilu, seperti PKS, untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran suara menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan pemilu. Namun, koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan penyelesaian yang adil dan transparan dalam menangani sengketa pemilu.