DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah dilaksanakan di Hotel Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Jumat (5/3/2021) kemarin.

Dalam KLB itu juga menetapkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Mengenai peristiwa itu, Pengamat Politik sekaligus Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Firman Noor mengatakan, KLB yang dilakukan di Deli Serdang tersebut sangat ilegal dan memalukan.

Ia mengatakan, KLB yang dilakukan dengan cara demikian bisa mendisrupsi makna demokrasi yang hakiki.

Prof Firman juga sepakat jika pengelolaan Partai Demokrat masih belum sempurna, tapi jika penyelesaian masalah dilakukan dengan cara ilegal seperti ini, hal tersebut, kata dia, hanya bentuk dari sekonyong-konyong dan seenak perut penyelenggara.

“Sedihnya lagi mengatasnamakan demokrasi, tapi sebetulnya ini lebih menjurus pada anarkis. Karena mereka tidak play by the rules (ikut aturan), mereka sudah tahu itu ilegal tapi tetap dijalankan semata-mata karena memang ada uangnya,” kata Prof Firman saat dihubungi Dialeksis.com, Sabtu (6/3/2021).

"Proses KLB yang demikian bisa memberi contoh buruk kepada para generasi muda tentang betapa brutalnya politik itu," tambahnya.

Sehingga, generasi penerus dikhawatirkan akan meniru gelagat-gelagat yang melanggar aturan demi meraih kepentingan.

Prof Firman kembali menegaskan, KLB Partai Demokrat yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatra Utara itu ilegal.

“Ilegal dan sangat memalukan,” pungkas dia.