Sabtu (8/2/2025) tengah malam, kantor Kementerian ATR/BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar. Foto: Tribunnews/Abdi Ryanda Shakti

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jelang tengah malam pada Sabtu (8/2/2025), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Selatan menerima laporan terjadinya kebakaran di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Asap tebal terlihat membubung dari lantai satu gedung tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan, dalam keterangannya kepada wartawan menyatakan, "Situasi kebakaran terjadi dengan asap tebal, kami tengah mencari titik api di lantai satu gedung."

Kebakaran dilaporkan sekitar pukul 23.09 WIB, dan tim Damkar langsung bergerak menuju lokasi. Pukul 23.18 WIB, operasi pemadaman pun dimulai dengan menerjunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel.

"Sebanyak 15 unit mobil pemadam dan 60 personel kami kerahkan ke lokasi kebakaran," jelas Satriadi.

Sekitar pukul 23.45 WIB, petugas berhasil melokalisir api, dan setelah melalui upaya pemadaman, titik api pun akhirnya ditemukan dan berhasil dipadamkan.

"Titik api sudah ditemukan dan sudah padam," ujar Satriadi dalam keterangan terbarunya pada Minggu (9/2/2025).

Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melanjutkan dengan proses pendinginan di lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada api yang kembali menyala.

"Dilanjutkan dengan proses pendinginan dan pengeluaran asap," tambah Satriadi.

Sebanyak 20 unit mobil pemadam dan 80 personel kebakaran diterjunkan untuk memastikan kondisi aman pasca kebakaran. Saat ini, penyebab kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan.

Beruntung, kebakaran dapat dilokalisir dan tidak meluas ke lantai lainnya, sehingga dampak kerusakan dapat diminimalisir. Namun, kejadian ini memicu pertanyaan di kalangan netizen, mengingat sebelumnya terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan, serta saat ini Kementerian ATR/BPN tengah menjadi sorotan terkait kasus Pagar Laut di PIK 2 yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).