DIALESIS.COM | Jakarta - Dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke VIII, Kadin Sudah mendapatkan Ketua Umum baru Arsjad Rasjid. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah membentuk dewan kepengurusan baru.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, usai acara penandatanganan laporan di Menara KADIN, Jakarta Selatan, mengatakan penandatanganan laporan hari ini, adalah momentum bagi organisasi yang ia pimpin, untuk bekerja lebih keras lagi, demi menyelesaikan semua tanggungjawab.

"Setelah penandatanganan hari ini, salah satu hal yang akan dilakukan kedepannya adalah membentuk kepengurusan, dan KADIN Indonesia bisa lebih efektif lagi bergerak," ujar Arsjad dalam keterangan resmi, Sabtu (24/7).

Arsjad menjelaskan tugas Kadin tidak mudah, yakni turut membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid - 19. Dalam kepemimpinannya Kadin akan terus mendorong vaksinasi gotong royong untuk mengejar target vaksinasi nasional tanpa membebani APBN.

Kadin juga berupaya menyelesaikan permasalahan kelangkaan tabung oksigen, dengan membantu pusat pengisian untuk masyarakat. Selain masalah kesehatan, tugas Kadin juga mau mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Ketua Penyelenggara Munas Kadin Adisatrya Sulisto mengatakan Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru bisa Menyusun kepengurusan. Hal ini juga sudah disampaikan langsung kepada Arsjad dan sudah disepakati menjadi prioritas tugas ketua umum yang baru.

"Tadi sudah disampaikan, bahwa prioritasnya sekarang adalah kepengurusan kadin 2021-2026, harus segera ditetapkan, Pak ketua umum tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu segera oleh pengurus," ujarnya.

Andi Rukman Karumpa yang juga merupakan panitia munas, bahwa kepengurusan KADIN yang baru harus segera dibentuk. Kata dia, keadaan saat ini mengharuskan wadah para pengusaha itu untuk bergerak jauh lebih cepat lagi.

"Kami pimpinan sidang berharap, meminta kepada formatur terpilih, untuk segera melakukan rapat koordinasi bersama untuk segera menentukan rapat dewan pengurusnya, karena Kadin harus bekerja cepat, maka ketua umum harus didampingi oleh dewan pengurusnya," ujarnya.

Pihaknya meminta kepada ketua umum Kadin rancangan keputusan yang sudah dibuat dan disahkan, supaya dibuat rapat pimpinan nasional. Sehingga tidak ada lagi pleno sebelumnya.[CNBC Indonesia]