DIALEKSIS.COM | Jawa Barat - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan pemilu dan Pilkada serentak. Hal tersebut disampaikan dalam  Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (10/4/2022).

“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya. Dan, dijelaskan sekalian bawa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara” Ujar Jokowi sebagaimana dilansir channel Youtube Sekretariat Kabinet.

Kemudian Jokowi menegaskan agar Pemerintah perlu mempersiapkan pelantikan KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 yang akan dilantik pada 12 april nanti, kemudian membicarakan persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024 dengan matang. Jokowi juga memerintahkan kepada para menteri agar mempersiapkan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024

“saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi dan sehingga regulasi yang ada, yang disusun, ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan” tukas jokowi.

Jokowi juga minta agar segera diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024.

“Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD, dan dipersiapkan secara bertahap” cecar jokowi.

Terakhir, Jokowi meminta agar figur Penjabat Kepala daerah benar diseleksi dan dipersiapkan dengan matang.

“kita juga harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, disiapkan. Karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik.” Pungkas Jokowi. (ASY)