DIALEKSIS.COM | Jakarta - The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis laporan indeks demokrasi 2020 yang ke-13. Indonesia menempati urutan ke-64 dari 167 negara.

Lembaga riset Majalah the Economist ini membagi empat derajat demokrasi, yaitu full democracies; flawed democracies; hybrid regimes; dan authoritarian regimes. Ada 60 indikator yang dikelompokkan dalam lima kategori: proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Pada tahun 2020, rata-rata skor indeks demokrasi global turun dari 5,44 pada 2019 menjadi 5,37. Skor tersebut merupakan yang terburuk dalam empat belas tahun terakhir.

Hampir 70 persen atau 116 dari total 167 negara mencatat penurunan skor dibandingkan dengan 2019. Hanya 38 negara (22,6 persen) yang indeksnya meningkat, dan 13 negara lainnya mengalami stagnasi.

Dalam laporan tersebut EIU disebutkan, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak negara mengalami kemunduran dalam demokrasi. Misalnya, sejumlah negara melakukan pencabutan kebebasan sipil, serangan terhadap kebebasan berekspresi, dan gagal dalam akuntabilitas demokrasi yang terjadi akibat pandemi.

Lantas, bagaimana indeks demokrasi Indonesia?

Secara global, Indonesia berada di peringkat 64 dari 167 dengan skor 6,30. Artinya Indonesia masuk dalam kategori flawed democracy atau demokrasi tidak sempurna. Meski peringkat Indonesia sama dengan tahun 2019, skornya turun dan merupakan yang terendah sejak 2006.

Setelah mencapai puncaknya pada 2015 di awal-awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, indeks demokrasi terus merosot, namun masih tetap dalam satu kategori, yakni demokrasi tak sempurna. Pada 2010, Indonesia berada di peringkat kedua di bawah Thailand. Kini, Indonesia kalah dari Malaysia dan Filipina. Thailand juga merosot ke posisi ke-4.

Dua dari 5 indikator indeks demokrasi untuk Indonesia turun cukup tajam dalam 10 tahun ke belakang, yakni indikator kebebasan sipil dan budaya politik yang turun lebih dari 20 persen.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan, fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi Indonesia.

"Sejak tahun 2017 Pilkada DKI, kemudian terus berlanjut ke pilkada serentak sampai ke pemilu 2019. Bahkan Pilkada 2020 itu juga masih ada politik identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral," kata Karyono.

Selain itu, menurut lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kontras, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kemunduran karena tindakan represi aparat kepolisian.

Misalnya saja, penangkapan ribuan orang dan kekerasan terhadap ratusan orang dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law di berbagai daerah. Kontras mencatat, ada 4.555 orang ditangkap secara sewenang-wenang dan 232 orang luka-luka dalam 87 aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di berbagai daerah.[Lokadata]