Ketua dan pengurus FKUB Aceh gelar rapat perdana dihadiri oleh Ka. DSI Aceh, Zahrol Fajri S.Ag MH, yang mewakili Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dan berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Kesbangpol Aceh pada Rabu, 26 Februari 2025. Foto: Humas Kesbangpol Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh menggelar rapat kerja perdana di Aula Lantai 2 Kantor Kesbangpol Aceh, Rabu (26/2), sebagai langkah awal konsolidasi pengurus baru masa bakti 2025-2027. Pertemuan ini dihadiri perwakilan lintas agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam serta dihadiri Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Zahrol Fajri dan Kepala Biro Isra Yusrizal sebagai penasihat.

Ketua FKUB Aceh, A. Hamid Zein, menegaskan komitmen forum untuk menjaga kerukunan di tengah dinamika sosial Aceh. "Kami ingin Aceh menjadi contoh toleransi. Untuk itu, kami mengajak pemerintah mendukung Konferensi Nasional FKUB ke-IX yang rencananya digelar di sini," ujarnya. 

Ajakan ini merujuk pada kesepakatan hasil Konferensi FKUB di Papua, di mana seluruh pengurus Indonesia sepakat Aceh layak menjadi tuan rumah.

Diacara tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, yang diwakili Zahrol Fajri, menyambut positif inisiatif FKUB. "Rapat ini penting untuk memperkuat internal. Jika ada persoalan, kita selesaikan sejak dini, jangan sampai melebar," tegas Zahrol, mengingatkan pengalamannya sebagai mantan pengurus FKUB Kota Banda Aceh. 

Ia mencontohkan rapat rutin sebagai cara efektif mengidentifikasi potensi konflik.

Zahrol juga menggarisbawahi peran FKUB dalam memberi masukan kebijakan selama Ramadan. "Agar ibadah berjalan tenang, adil, dan nyaman, kami butuh sinergi dengan forum ini," tambahnya.

Merespons rencana konferensi nasional, Zahrol optimistis event semacam ini bisa mengubah persepsi negatif tentang Aceh. "Banyak yang masih mengira Aceh tidak ramah. Padahal, hospitality kita terbaik sesuai motto Peumulia Jamee Adat Geutanyoe (Memuliakan Tamu adalah Adat Kami). Mari buktikan dengan menyambut tamu se-Indonesia," ajaknya.

Ia menegaskan, dukungan pemerintah tidak hanya simbolis. "Konferensi ini momentum menunjukkan Aceh yang inklusif, tanpa lunturkan identitas keislaman," ucap Zahrol.

Di akhir rapat, Zahrol mengingatkan agar masyarakat tak keliru memaknai moderasi beragama. "Ini bukan soal mencampuradukkan keyakinan, tapi membangun harmoni sosial tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau ras. Moderasi adalah jembatan, bukan pengikis iman," tegasnya.

FKUB Aceh berencana menyusun program konkret, termasuk audiensi dengan Gubernur Aceh, untuk memastikan konferensi nasional terlaksana pada 2025. "Kami ingin dunia tahu: Aceh bukan hanya syariat, tapi juga persaudaraan," pungkas Hamid Zein.