Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag., guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Foto: Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Aceh, Dr H Bustami Usman, SE, SAP, M.Si, mendesak dilakukannya investigasi komprehensif terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi petugas haji untuk tahun 2025.

Desakan ini muncul setelah Muhammad Yani, peserta seleksi asal Sabang, mengungkapkan keprihatinannya atas proses wawancara yang dinilai kurang transparan. Dalam video berdurasi 6 menit 50 detik yang diterima redaksi pada Kamis (12/12), Yani menyatakan akan mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh untuk meminta penjelasan mendetail mengenai rekapitulasi nilai wawancara.

Menanggapi persoalan ini, Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag., guru besar Filsafat Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, memberikan pandangan akademis. Menurutnya, proses seleksi harus memperhatikan beberapa aspek penting.

"Kriteria penilaian Computer Assisted Test (CAT) sejatinya hanya sebagai ambang batas awal untuk mengikuti wawancara. Penilaian seharusnya bersifat holistik," tegas Syamsul Rijal kepada Dialeksis saat diminta pendapatnya.

Ia menjelaskan bahwa penilaian seharusnya mencakup beberapa komponen, yaitu: nilai CAT, hasil wawancara, pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, kepribadian dan karakter, dan kesesuaian dengan misi kelembagaan,

"Profesionalitas pewawancara harus terjaga. Mereka bekerja dengan kapasitas keilmuan yang memadai," tambahnya.

Syamsul Rijal menekankan bahwa keputusan panitia pada umumnya tidak dapat digugat. Namun, jika proses tidak transparan, komplain peserta harus dibuka dan diberi hak jawab demi menjamin keadilan.

"Bisa saja seseorang memiliki nilai CAT tinggi namun rendah dalam wawancara, atau sebaliknya. Inilah yang perlu dicermati secara mendalam," pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Kanwil Kemenag Aceh belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi petugas haji 2025.