Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah bersama ulama kharismatik Aceh Tgk. H. Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, bersama ulama kharismatik Aceh Tgk. H. Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat komunikasi politik dan koordinasi dengan pemerintah pusat, sekaligus memperjuangkan berbagai kepentingan strategis Aceh di tingkat nasional.
Turut hadir dalam pertemuan itu Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Ketua Komisi I DPRA Tgk. H. Muharuddin, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, serta sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Kehadiran unsur eksekutif, legislatif, dan ulama dalam satu pertemuan memperlihatkan upaya membangun kesamaan langkah dalam menjalin hubungan dengan pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan, komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat menjadi kebutuhan penting agar berbagai aspirasi masyarakat Aceh mendapat perhatian dalam pengambilan kebijakan nasional.
“Bagi kami, membangun Aceh membutuhkan komunikasi, kebersamaan, dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Kami ingin hubungan yang baik ini terus terjaga sehingga berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Aceh dapat diperjuangkan bersama,” ujar Dek Fadh.
Menurutnya, pembangunan Aceh tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah daerah. Diperlukan kerja sama lintas kelembagaan, termasuk dukungan pemerintah pusat, DPRA, serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Ia menilai kolaborasi tersebut penting untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan agenda pembangunan Aceh dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menariknya, pertemuan itu juga melibatkan Abu Paya Pasi, salah seorang ulama berpengaruh di Aceh yang dikenal sebagai Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman.
Kehadiran Abu Paya Pasi memberi dimensi tersendiri dalam silaturahmi tersebut. Selain mempertemukan unsur pemerintahan, agenda itu turut menghadirkan representasi ulama yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh.
Sinergi antara ulama dan umara diharapkan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mempererat hubungan Aceh dengan pemerintah pusat, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan daerah.
Bagi Pemerintah Aceh, komunikasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dinilai penting untuk mengawal berbagai kebutuhan daerah, baik yang berkaitan dengan pembangunan, stabilitas keamanan, maupun kepentingan masyarakat secara luas.
Pemerintah Aceh menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta membangun kerja sama lintas lembaga agar berbagai agenda strategis daerah memperoleh dukungan dan dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan.
Pertemuan di Jakarta tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang koordinasi lebih lanjut mengenai kepentingan dan masa depan Aceh.
Sebelumnya
