DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.508 pulau dengan total panjang garis pantai 108.000 km dan sumberdaya pesisir yang sangat melimpah dan bermanfaat bagi manusia. Sumberdaya ini akan dapat termanfaatkan secara maksimal apabila kesehatan ekosistem pesisir dan kualitas lingkungan juga terjaga dengan baik.

Kondisi ekosistem pesisir selama ini telah dipantau melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP). Melalui program inilah, data-data biofisik dan informasi dihasilkan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim, Ocky Karna Radjasa mengatakan, program kegiatan COREMAP akan segera berakhir di bulan Juni mendatang, sehingga perlu mendapat perhatian serius terhadap keberlangsungan kegiatannya. “COREMAP itu akan segera berakhir di bulan Juni mendatang yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemantauan ekosistem pesisir,” kata Ocky pada acara Workshop Pembentukan Jejaring Pemanfaatan Nasional untuk Mendukung Pengelolaan Ekosistem Pesisir, Selasa (17/05/2022).

“Untuk itulah perlu dibentuk jejaring yang melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam melakukan pemantauan nasional dalam pengelolaan ekosistem pesisir,” tambahnya.

Dikatakan Ocky, data-data yang dihasilkan dari kegiatan COREMAP merupakan kondisi biofisik dan kualitas perairan yang dapat menggambarkan sejauh mana ekosistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan data tersebut dapat dijadikan indikasi keberhasilan dari sistem pengelolaan yang sudah berjalan di daerah tersebut.

Ocky menjelaskan, selama ini pelaksanaan pemantauan biofisik ekosistem pesisir juga dilakukan dalam berbagai kegiatan oleh berbagai pihak yang melibatkan lembaga/instansi baik pusat maupun daerah, Perguruan Tinggi dan masyarakat/LSM. “Agar sepenuhnya efektif, dan untuk menghindari disparitas, akan sangat baik apabila data dan informasi yang didapat dari berbagai sumber tersebut sebaiknya dapat dikolaborasikan dan dimanfaatkan untuk memberikan gambaran, masukan dan penyusunan strategi pengelolaan ekosistem pesisir dalam skala nasional,” jelasnya.

Melalui kegiatan workshop yang berlangsung mulai tanggal 16-20 Mei 2021 ini, Ocky berharap dapat terbentuk struktur jejaring pemantauan nasional untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir sekaligus menindaklanjuti kegiatan yang selama ini dilakukan COREMAP. Dengan melibatkan berbagai stakeholder ini, diharapkan adanya sinkronisasi data pengamatan yang dihasilkan serta adanya standardisasi kegiatan pemantauan pesisir.

Deputi Bidang Sumberdaya Maritim, Kemenkomarvest, Jodi Marhadi, menyampaikan pentingnya melakukan pemantauan ekosistem pesisir. “Pemantauan ekosistem pesisir menjadi faktor yang krusial mengingat kondisi iklim yang berubah dan aktivitas masyarakat yang selalu dinamis,” kata Jodi.

Melalui pemantauan terhadap ekosistem pesisir yang kontinu diharapkan akan didapatkan data yang reliable yang dapat dijadikan sebagai acuan pembuatan kebijakan pengelolaan pesisir dan kelautan yang berkelanjutan. Data dan informasi dari berbagai sumber sebaiknya dikolaborasikan dan dimanfaatkan untuk memberikan gambaran dan masukan dalam penyusunan strategi pengelolaan pesisir.

“Untuk itulah diperlukan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu untuk mengimplementasi pengelolaan pesisir dan lautan secara terpadu untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi. kolaborasi ini perlu dikoordinasikan dalam jejaring yang dapat mengakomodasi tidak hanya kepentingan daerah saja, melainkan juga kepentingan nasional,” lanjut Jodi.

Jodi berharap, jejaring pemantauan nasional ini harus melakukan berbagai kegiatan yang mampu menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan pesisir dan laut. “Melalui workshop ini diharapkan dapat melahirkan jejaring yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kesehatan laut dan manfaat laut bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Jodi. (ASY)