DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penagwas Pemilu mengusulkan agar dibuat bank data politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal itu dinilai diperlukan untuk menyusun kebijakan menanggulangi politisasi SARA.

Hal itu disampaikan anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam acara Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis: Politisasi SARA, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut dia, Bawaslu sudah melakukan pemetaan kerawanan kampanye bermuatan SARA.

"Hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan Bawaslu menyimpulkan kampanye bermuatan SARA di media sosial maupun di tempat umum serta mobilisasi penolakan calon berdasarkan SARA menjadi strategi umum politisasi SARA yang berujung pada kekerasan dan konflik berbasis SARA," kata Lolly saat dikutip dari Media Indonesia, Selasa (10/10/2023).

Lolly menjelaskan kekerasan dan konflik berbasis SARA memiliki modus yang beragam. Seperti intimidasi, provokasi, bentrokan, dan kerusuhan antarpendukung. 

Ketika aksi saling provokasi dan intimidasi tidak terkelola dengan baik, dinamika konflik akan berkembang cepat. Bahkan bisa menjadi sangat brutal.

"Muaranya adalah bentrokan antarkelompok atau kerusuhan antarmassa yang berlarut-larut," ujar dia.

Selain bank data, Lolly meminta agar defenisi politisasi SARA diperjelas. Sebab, Hal itu dinilai diperlukan untuk menyusun kebijakan menanggulangi politisasi SARA.

"Hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan Bawaslu menyimpulkan kampanye bermuatan SARA di media sosial maupun di tempat umum serta mobilisasi penolakan calon berdasarkan SARA menjadi strategi umum politisasi SARA yang berujung pada kekerasan dan konflik berbasis SARA," ujar dia.