Arkeolog sekaligus anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Ambo Asse Ajis. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Aceh - Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tidak hanya menimbulkan penderitaan sosial dan kerugian material, tetapi juga menghadirkan ancaman serius bagi keberlangsungan cagar budaya dan situs-situs bersejarah. Sejumlah peninggalan arkeologis dilaporkan mengalami kerusakan, pergeseran, bahkan terancam hilang akibat daya rusak bencana alam yang kian meningkat.
Hal tersebut disampaikan arkeolog sekaligus anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Ambo Asse Ajis, saat dimintai tanggapan oleh Dialeksis terkait dampak bencana terhadap warisan budaya, Minggu, 4 Januari 2026.
Menurut Ambo, banjir dan longsor merupakan ancaman struktural bagi cagar budaya, khususnya situs-situs yang berada di ruang terbuka, kawasan bantaran sungai, lereng perbukitan, maupun wilayah dengan tingkat kerentanan bencana tinggi.
“Bencana alam tidak hanya merusak permukaan, tetapi juga mengganggu konteks arkeologis yang menjadi kunci pemahaman sejarah. Pergeseran tanah, erosi, hingga sedimentasi dapat menghapus jejak-jejak peradaban yang belum sempat diteliti secara memadai,” ujar Ambo.
Ia menjelaskan, dalam banyak kasus, artefak dan struktur bersejarah rusak atau hilang secara permanen tanpa sempat didokumentasikan. Kehilangan tersebut, kata dia, bersifat irreversibel karena menyangkut sumber pengetahuan yang tidak dapat digantikan.
“Ketika sebuah situs tertimbun atau hanyut, yang hilang bukan hanya benda fisik, tetapi juga informasi sejarah, pengetahuan tentang teknologi masa lalu, dan narasi identitas suatu komunitas,” katanya.
Ambo menilai, kerusakan cagar budaya akibat bencana kerap luput dari perhatian karena fokus penanganan pascabencana umumnya tertuju pada penyelamatan korban jiwa dan pemulihan infrastruktur.
“Pendekatan tersebut memang penting dan mendesak, tetapi sering kali menempatkan warisan budaya di pinggiran prioritas. Padahal, cagar budaya adalah memori kolektif bangsa yang merekam perjalanan sejarah kita. Kehilangannya berarti terputusnya mata rantai identitas,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Ambo menekankan pentingnya pendataan cepat (rapid assessment) terhadap situs-situs terdampak segera setelah fase tanggap darurat. Pendataan ini, menurutnya, perlu melibatkan arkeolog, pemerintah daerah, lembaga pelestarian, serta masyarakat lokal.
“Pendataan awal sangat krusial untuk menentukan tingkat kerusakan, potensi penyelamatan, dan langkah konservasi yang paling tepat. Tanpa data, upaya penyelamatan akan bersifat spekulatif,” ujarnya.
Lebih jauh, Ambo mendorong agar mitigasi bencana diintegrasikan secara sistematis dalam pengelolaan cagar budaya. Hal ini mencakup pemetaan risiko, penguatan struktur situs, pengendalian lingkungan sekitar, hingga penyesuaian tata ruang kawasan bersejarah.
“Pelestarian tidak boleh bersifat reaktif. Mitigasi harus menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang. Kita tidak bisa terus menunggu situs rusak baru bergerak,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal sebagai garda terdepan dalam perlindungan cagar budaya, terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pengawasan rutin.
“Masyarakat setempat adalah penjaga pertama situs budaya. Dengan edukasi yang tepat, mereka bukan hanya mampu melindungi, tetapi juga melaporkan kondisi situs secara cepat ketika terjadi bencana,” ujar Ambo.
Ambo berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan perhatian yang lebih serius dan proporsional terhadap perlindungan warisan budaya, seiring meningkatnya intensitas bencana alam akibat perubahan iklim.
“Penyelamatan cagar budaya bukan semata tugas arkeolog atau pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif. Warisan budaya adalah penopang jati diri bangsa, yang harus dijaga agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang,” pungkas Ambo Asse Ajis.
Sebelumnya
