DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampak kesal dengan ulah pemerintah daerah yang lambat dalam pencairan anggaran. Bila masih terjadi, Sri Mulyani akan mengambil alih anggaran tersebut.

"Tiap bulan kami transfer ke daerah baik DAU DBH. Kita akan katakan kalau enggak bisa eksekusi kita langsung intersep," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021)

Menurut Sri Mulyani, dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang tertekan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sementara dananya tidak tersalurkan. Bahkan hingga akhir Juni 2021, dana pemda yang tersimpan di bank justru naik menjadi Rp 190 triliun.

"Jangan sampai ironi di mana anggaran ada tapi kegiatan nggak terjadi karena enggak ada pengambilan keputusan," jelasnya.

Pemerintah pusat telah menyelesaikan berbagai kekhawatiran pemda. Misalnya ketakutan pencairan karena berpotensi besar melanggar hukum. "Kemarin dari Kejaksaan Kabareskrim diminta Presiden untuk minta tiap Kejaksaan lakukan pengawalan di Forkopimda," terang Sri Mulyani.

Kemenkeu dan Kementerian Desa juga telah melakukan relaksasi agar pencairan menjadi lebih mudah. Misalnya yang berkaitan dengan juknis maupun jutlak pencairan.

"Kalau persyaratannya dari sisi pemda sendiri mereka yang harus simplifikasi. Kalau berhubungan jutlak atau juknis kita akan dengan kementerian teknis dengan kemendagri akan monitoring, biasanya kita minta laporan perbulan sehingga bisa deteksi terutama dana transfer ke daerah," pungkasnya.[CNBC Indonesia]