Aryos Nivada; Dosen Ilmu Politik FISIP USK dan Direktur Eksekutif Lingkar Sindikasi Grub. (Foto: Ist)

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dosen Ilmu Politik FISIP USK, Aryos Nivada menilai, kondisi Partai Aceh saat ini sedang mengalami kegagalan untuk mengkapitalisasi modalitas yang dimiliki untuk menjalankan visi dan misi partai memajukan Aceh secara kelembagaan maupun mewujudkan Aceh jadi sejahtera. 

Kemudian, kata dia, adanya gagal paham dari elit GAM dalam membuat kerangka kerja gerakan-gerakan politik berorientasi basis kebutuhan publik Aceh di institusi kelembagaan Partai Aceh.  

“Selain itu, berbicara terkait sisi rekrutmen juga tidak memiliki standar baku yang jelas. Maksudnya terkonsep seperti kurikulum, maupun pola pengkaderan yang tersistem, serta pola kontrol pendampingan. Bahkan terlihat penilai banyak orang adanya maindset yang terkotak pada kepentingan pribadi elit dari pada kepentingan masyarakat,” ungkap Direktur Eksekutif Lingkar Sindikasi Grub itu kepada Dialeksis.com, Senin (5/12/2022). 

Menurutnya, ada satu gerakan yang memang belum tuntas dalam internal kombatan yang konsepnya masih terbatas yang di transformasi ke tubuh kelembagaan Partai Aceh. 

Sambungnya, kalau di Partai Aceh ini, konsepnya masih simpel hanya sekedar perlawanan dalam meraih kekuasan di pemerintahan, ada memang konsep namun belum termanefestasikan secara jelas berupa blue print atau road map gerakan politik Partai Aceh. 

“Hanya sebatas terdokumentasikan untuk kebutuhan Pemilu saja, jika di nilai hanya wacana saja dan terbukti ketika memerintahkan nggak terlalu terjebak pada meraih kekuasaan semata saja. Sehingga berdampak secara bargaining position politik lokal Aceh semakin melemah. Dibuktikan dari elaktabilitas dan popularitas partai politik PA mengalami penurunan yang luar biasa di setiap momentum Pemilu 2014 dan 2019” ungkapnya lagi. 

Di sisi lain, kata Aryos, cara kader PA mengelola partainya masih dalam kerangka lama, daya adaptasinya kurang, karena tidak punya konsep sendiri, mereka mencari konsep yang aman dan paling praktis.  

Menurut Pengamat Politik dan Keamanan itu, hal itu akan menjauhkan PA dengan aspirasi rakyat, ada Gap atau blank spot, karena dia tidak dirumuskan secara sistematis dalam konteks Indonesia modern atau kekinian. 

“Sedangkan Indonesia yang kekinian adalah Indonesia yang oligarki. Dia harus di-restart tidak bisa terus begini. Jadi harus menemukan problem baru dari Aceh ini apa,” terangnya. 

Tak hanya itu, menurut Aryos, perlu bagi PA untuk membuat blue print dan roadmapnya selama 5 tahun kedepan apa yang akan dikerjakan untuk Aceh dan harus jelasnya peran PA. 

“Jangan hanya mengalir seperti air, tidak ada terobosan baru, maka semmakin lama makin meredup,” pungkasnya. (Nor)