Dr. Ir. Yusria Darma, S.T., M.Eng.Sc, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Aceh. Foto: Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penyediaan transportasi di Aceh oleh pemerintah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab memberikan layanan publik kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui komitmen dan kontribusi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Aceh untuk meningkatkan derajat kesehatan dan optimalisasi pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat pengguna jasa transportasi di wilayah tersebut. Upaya ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam menanggapi peningkatan derajat dan optimalisasi layanan transportasi di Aceh, Dialeksis.com (23/03/2024) menghubungi Dr. Ir. Yusria Darma, S.T., M.Eng.Sc, yang menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Aceh.

Menurut Dr. Yusria, saat ini kondisi transportasi di Aceh, dengan pertimbangan jumlah penduduk, kapasitas jalan termasuk jalan tol, serta ketersediaan moda angkutan pribadi dan umum yang ada, kemacetan di jalan raya masih berada pada level yang relatif dapat diterima oleh masyarakat.

Namun, ia menyoroti bahwa kendaraan pribadi yang tinggi dan kemungkinan keterbatasan anggaran dapat menyebabkan kondisi transportasi di Aceh berpotensi mengalami kemacetan yang signifikan, mirip dengan kota-kota besar lainnya.

Dr. Yusria juga mengungkapkan bahwa persentase penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat yang tinggi, terutama di Kota Banda Aceh, berdampak pada biaya transportasi yang tinggi, mencapai sekitar 35% dari pendapatan, yang mungkin tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya ketersediaan angkutan umum, terutama di perkotaan dan daerah pedesaan, yang seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah.

“Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan jaringan jalan provinsi di lintas tengah Aceh dianggap sebagai langkah yang penting untuk meningkatkan infrastruktur transportasi darat di wilayah tersebut,” ujarnya.

Namun, menurut Dr. Yusria, kebutuhan akan angkutan umum massal, seperti angkutan rel perkotaan, adalah suatu keharusan karena setiap kota besar di dunia menyediakan sarana angkutan tersebut.

Ia menekankan bahwa angkutan umum memiliki keunggulan ekonomis, dapat mengurangi polusi, dan lebih aman dibandingkan dengan menggunakan sepeda motor.

Penyampaian akhir bersama Dialeksis Dr. Yusria menegaskan bahwa tidak tersedianya angkutan umum di luar Kota Banda Aceh akan berdampak pada ketidakberlanjutan sistem transportasi secara keseluruhan, yang dapat merugikan dari segi ekonomi, keselamatan, dan kesehatan.

“Kurangnya perhatian dari beberapa kabupaten/kota di Aceh dalam membenahi layanan transportasi bagi warganya,” kritiknya kepada kepala daerah di Aceh.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kondisi tata guna lahan, dan jaringan jalan eksisting yang menjadi tantangan bagi pemerintah setempat.

Meskipun demikian, Dr. Yusria menegaskan bahwa banyak daerah, baik di dalam maupun di luar negeri, yang berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan berani mengambil kebijakan untuk membangun sarana dan prasarana angkutan umum yang lebih baik.

Dalam konteks Aceh, ia menyoroti pentingnya perencanaan tata guna lahan yang berorientasi pada Transit Oriented Development dan penggunaan anggaran untuk penyediaan angkutan umum seperti Bus Trans Koetaradja yang telah diimplementasikan di Kota Banda Aceh.

Dr. Yusria juga menekankan kesadaran masyarakat akan hak untuk mendapatkan layanan transportasi yang baik, terutama bagi mereka yang bergantung pada angkutan umum.

Ia mencatat bahwa berhentinya operasional Bus Trans Koetaradja baru-baru ini telah menyebabkan kenaikan signifikan biaya transportasi bagi penggunanya, seperti mahasiswa yang harus beralih ke moda transportasi yang lebih mahal untuk pergi ke kampus.

Dengan demikian, Dr. Yusria menegaskan bahwa penyediaan angkutan umum yang memadai merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan seharusnya menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang berkelanjutan.