DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sabang melaporkan ada 139 orang pengungsi Rohingya yang mendarat di pesisir Pantai Jurong Mulia Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Sabtu (2/12/2023).

139 orang pengungsi itu terdiri dari laki-laki dewasa 36 orang, perempuan dewasa 45 orang, anak laki-laki 29 orang, dan anak perempuan 29 orang.

Tim BPBD Sabang bersama Aparat Keamanan (Apkam) melakukan pengecekan jumlah dan kesehatan terhadap pengungsi imigran etnis Rohingya.

Informasi yang Dialeksis.com diterima, ratusan pengungsi Rohingya tersebut masih berada di Pesisir Pantai, Jurong Mulia, Gampong Ie Meulee, dalam pengawasan pihak terkait dan Apkam.

Secara keseluruhan pengungsi etnis Rohingya masih bertahan dan terkendali dengan aman, belum ditemukan adanya hal-hal yang menonjol, ataupun kegiatan-kegiatan yang melanggar adat istiadat gampong.

Menanggapi hal itu, Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Fauza Andriyadi mengatakan, Pemerintah Kota Sabang harus segera berkoordinasi dengan perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Aceh untuk menangani kembali datangnya ratusan pengungsi Rohingya tersebut.

Fauza meminta UNHCR bertanggung jawab terkait pengungsi Rohingya terutama setelah warga dari beberapa daerah di Aceh menolak kedatangan para pengungsi.

"Jika dilihat secara sosiologis penolakan masyarakat juga dipicu oleh keseharian para pengungsi itu, yang dinilai oleh masyarakat telah melenceng dari norma keagamaan maupun kemanusiaan," ujarnya.

Artinya, kata dia, orang yang ditolong harus sadar diri bahwa dirinya orang yang ditolong sehingga tidak menjadi raja tempat mereka ditolong.

"UNHCR juga harus berperan aktif untuk mengedukasi pengungsi tentang nilai kebudayaan masyarakat Aceh, pantangan apa yang harus dipatuhi oleh orang asing," jelasnya.

Ia meminta Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dalam penanganan penyelundupan Rohingya yang semakin tinggi berdatangan ke Aceh. Jangan mudah terjebak dengan rasa kemanusiaan sehingga dijadikan modus pemanfaatan oleh pihak tertentu untuk turut serta mengurusi pengungsi Rohingya.