Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Analisis - Salah satu persoalan mendasar dalam komunikasi politik pemerintah adalah kecenderungan menganggap kepercayaan publik sebagai sesuatu yang dapat diminta secara langsung. Pemerintah mengharapkan masyarakat percaya pada niat baik, program unggulan, dan kepemimpinan Presiden. Namun, kepercayaan tidak lahir hanya karena masyarakat diminta untuk percaya.
Dalam teori legitimasi politik, David Easton membedakan dukungan terhadap otoritas politik dengan evaluasi terhadap kinerja sistem. Seseorang dapat tetap mengakui legitimasi sebuah pemerintahan, tetapi sekaligus tidak puas dengan kebijakan tertentu. Sebaliknya, kepuasan terhadap sebuah program tidak otomatis berarti dukungan tanpa syarat terhadap seluruh tindakan pemerintah.
Pembedaan ini penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran di usianya yang memasuki 2 tahun. Kritik terhadap satu program tidak selalu berarti penolakan terhadap seluruh pemerintahan. Ketidakpuasan terhadap komunikasi seorang pejabat tidak otomatis berarti masyarakat menolak mandat demokratis Presiden. Apabila setiap kritik diperlakukan sebagai penolakan politik yang menyeluruh, pemerintah justru berisiko mempersempit ruang memperbaiki kinerjanya sendiri.
Bagaimana Kepercayaan Publik yang bermakna?
Kepercayaan terbentuk melalui adanya konsistensi antara kata dan tindakan. Pemerintah berbicara tentang pemberantasan korupsi, lalu masyarakat ingin melihat penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Jika pemerintah berbicara tentang kesejahteraan, masyarakat ingin melihat perbaikan kesejahteraan dan pelayanan. Pemerintah berbicara tentang demokrasi, lalu masyarakat ingin memastikan bahwa kritik tetap aman disampaikan.
Ketika terdapat jarak antara pernyataan dan kenyataan, masyarakat mulai meragukan pesan yang disampaikan. Jika jarak tersebut terus berulang tanpa koreksi, ketidakpercayaan dapat berkembang menjadi sikap skeptis terhadap hampir semua pernyataan pemerintah. Ini tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah yang kehilangan kepercayaan publik akan semakin sulit mengajak masyarakat mendukung kebijakan yang membutuhkan kebersamaan, termasuk reformasi ekonomi, penataan subsidi, pembenahan birokrasi, dan penguatan disiplin fiskal. Bahkan kebijakan yang sebenarnya sangat penting dapat menghadapi penolakan lebih besar apabila masyarakat meragukan alasan, pelaksanaan, atau pembagian bebannya.
Dalam keadaan demikian, pemerintah mungkin masih memiliki kewenangan formal untuk mengambil keputusan. Namun, kemampuan untuk meyakinkan, menggerakkan, dan memperoleh kerja sama sukarela dari masyarakat dapat melemah. Itulah sebabnya kepercayaan publik merupakan modal pemerintahan yang harus dirawat, bukan sumber daya yang dapat digunakan tanpa batas.
Pemerintah tidak boleh terlalu percaya diri
Presiden Prabowo memiliki mandat hingga 2029. Waktu yang tersisa masih memberikan ruang untuk memperbaiki kebijakan, memperkuat tata kelola, dan membuktikan bahwa berbagai program prioritas benar-benar menghasilkan manfaat. Justru karena masih ada waktu, pemerintah perlu menghindari sikap terlalu percaya diri. Keberhasilan dalam pemilihan umum dan dukungan dari sebagian besar pemilih tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menutup diri terhadap kritik.
Dalam demokrasi, kemenangan elektoral memberikan hak untuk menjalankan agenda politik sesuai konstitusi. Namun kemenangan itu tidak menghapus kewajiban untuk menghormati hak warga negara, memberikan informasi kepada publik, dan mempertanggungjawabkan keputusan yang berdampak pada kepentingan umum.
Pemerintah juga perlu berhati-hati dalam memberikan reaksi terhadap kritik yang viral, demonstrasi, pemberitaan media, atau hasil survei yang tidak menguntungkan. Respons yang terlalu cepat, emosional, atau merendahkan dapat menciptakan persoalan baru yang lebih besar daripada kritik awal.
Tidak semua kritik membutuhkan bantahan Presiden. Banyak persoalan teknis justru lebih tepat dijawab oleh kementerian, lembaga, atau pejabat yang memiliki data dan kewenangan terkait. Namun, jawaban itu harus konsisten, dapat diperiksa, dan tidak saling bertentangan.
Hal ini juga berlaku terhadap ruang publik. Pemerintah perlu membedakan kritik yang sah, informasi yang keliru, dan tindakan yang memang melanggar hukum. Pembatasan terhadap ekspresi publik tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menghindari pengawasan atau membungkam perbedaan pendapat.
Semakin besar kekuasaan yang dimiliki pemerintah, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan. Kekuasaan tanpa koreksi dapat menghasilkan kesalahan yang semakin mahal, sedangkan keterbukaan terhadap kritik memungkinkan pemerintah memperbaiki keputusan sebelum dampaknya meluas. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang tidak pernah dibantah. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu menghadapi bantahan tanpa kehilangan kendali, menjawab kritik tanpa merendahkan pengkritik, dan mengubah masukan yang relevan menjadi perbaikan kebijakan.
Apa yang harus dilakukan setelah dua tahun?
Setelah dua tahun memerintah, menurut penulis pemerintahan Prabowo perlu mengubah pendekatan dari komunikasi yang semata-mata berorientasi pada pembelaan citra pemerintah menuju komunikasi yang berorientasi pada pertanggungjawaban publik.
Pertama, pemerintah perlu menyampaikan laporan evaluasi dua tahun yang terbuka dan mudah dipahami. Laporan tersebut seharusnya memuat target awal, capaian aktual, anggaran yang digunakan, dampak yang terukur, persoalan yang belum terselesaikan, serta rencana perbaikan dengan tenggat waktu yang jelas. Klaim keberhasilan harus disertai data yang dapat diuji, bukan hanya narasi keberhasilan.
Kedua, pemerintah perlu membangun mekanisme dialog yang teratur dengan kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Dialog tidak cukup berupa pertemuan seremonial atau konsultasi yang hasilnya tidak jelas. Pemerintah harus menjelaskan masukan mana yang diterima, mana yang tidak dapat dilaksanakan, dan apa alasan di balik keputusan tersebut.
Ketiga, komunikasi krisis harus diperkuat. Persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti kenaikan harga, gangguan pelayanan, kecelakaan dalam program publik, bencana, dan kebakaran hutan, membutuhkan informasi cepat, akurat, dan konsisten. Pejabat publik harus menghindari spekulasi dan tidak boleh menyampaikan klaim sebelum data yang memadai tersedia.
Keempat, pemerintah harus menempatkan hasil yang dirasakan masyarakat sebagai ukuran utama kinerja. Program unggulan perlu dievaluasi secara berkala, termasuk dari sisi ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, kualitas layanan, dampak sosial, dan risiko penyimpangan. Program yang terbukti bermasalah harus diperbaiki, dan bila diperlukan, desain maupun pelaksanaannya harus diubah.
Kelima, pemerintah perlu memperkuat transparansi ekonomi dan kepastian hukum. Kepercayaan investor tidak dapat dipulihkan hanya dengan pernyataan bahwa kondisi ekonomi tetap terkendali. Perbaikan harus terlihat dalam keterbukaan pasar, penegakan aturan yang konsisten, kepastian regulasi, dan akuntabilitas institusi.
Keenam, Presiden perlu memastikan bahwa kritik publik diterima sebagai bahan evaluasi oleh seluruh jajaran pemerintahan. Para menteri dan pejabat tidak seharusnya berlomba membela setiap keputusan hanya untuk menunjukkan loyalitas. Loyalitas kepada Presiden dan pemerintahan semestinya diwujudkan melalui keberanian menyampaikan fakta, mengoreksi kebijakan yang tidak efektif, dan menyelesaikan persoalan secara bertanggung jawab.
Terakhir, pemerintah harus memberi ruang lebih besar kepada lembaga pengawasan, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga untuk menguji kebijakan. Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa batas, sebab informasi yang secara sah dikecualikan tetap dapat dilindungi. Namun, pengecualian harus memiliki dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan digunakan secara luas untuk menghindari akuntablitas publik.
Langkah-langkah tersebut bukan tuntutan yang berlebihan. Justru inilah konsekuensi wajar dari mandat demokratis dan kewajiban negara dalam melayani masyarakat. Jika pemerintah melakukannya, kritik dapat menjadi sumber pembelajaran, keterbukaan dapat memperkuat legitimasi, dan keberhasilan program akan lebih mudah memperoleh pengakuan publik karena didukung bukti yang dapat diperiksa. Sebaliknya, jika pemerintah terus mengandalkan klaim keberhasilan, merespons kritik secara defensif, dan mengabaikan kesenjangan antara janji dan kenyataan, konsekuensinya bisa berlapis. Kepercayaan publik dapat melemah, ruang dialog semakin sempit, dukungan terhadap kebijakan semakin sulit dipertahankan, dan ketidakpastian ekonomi berpotensi membesar.
Tidak setiap ketidakpuasan akan berujung pada krisis politik, dan tidak setiap penurunan kepercayaan otomatis menyebabkan kemerosotan ekonomi. Namun, ketika berbagai masalah dibiarkan menumpuk tanpa respons yang kredibel, risiko tersebut menjadi semakin besar dan semakin mahal untuk diperbaiki.
Menuju 2029, yang dibutuhkan adalah bukti
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi titik refleksi, bukan sekadar kesempatan untuk merayakan capaian. Pemerintah memang berhak menyampaikan keberhasilan dan menjelaskan tantangan yang dihadapi. Namun, masyarakat juga berhak menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan janji, kebutuhan, dan pengorbanan yang telah mereka tanggung.
Dalam demokrasi, tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk selalu puas terhadap pemerintah. Yang wajib dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa ketidakpuasan dapat disampaikan secara sah, bahwa informasi mengenai kebijakan dapat diakses, dan bahwa kritik yang relevan memperoleh tanggapan yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya terletak pada kemampuan mempertahankan popularitas. Ia juga terletak pada kemampuan menghasilkan perubahan positif, memperbaiki pelayanan, menegakkan hukum, memperluas kesempatan ekonomi, dan menjaga ruang publik agar tetap terbuka bagi perbedaan pendapat.
Presiden Prabowo masih memiliki waktu hingga 2029. Waktu itu dapat digunakan untuk memperkuat kepercayaan melalui pembuktian, atau justru dihabiskan untuk mempertahankan narasi bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik. Pilihan tersebut akan menentukan kualitas sisa masa pemerintahannya.
Pemerintah tidak perlu takut terhadap kritik yang disampaikan dengan itikad baik dan dasar yang dapat diperiksa. Yang seharusnya lebih dikhawatirkan adalah ketika masyarakat berhenti berharap bahwa kritik mereka akan didengar, ketika pelaku usaha mulai meragukan kepastian kebijakan, dan ketika publik tidak lagi percaya bahwa pernyataan pemerintah sejalan dengan kenyataan.
Sebab, kepercayaan publik tidak dapat diperintahkan. Ia harus dibangun melalui keterbukaan, konsistensi, pelayanan, dan keberanian untuk mengakui kekurangan.
Dua tahun pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi pengingat bahwa mandat rakyat bukan sekadar kekuasaan untuk memerintah, melainkan tanggung jawab untuk membuktikan. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu pemerintah sekadar mengatakan bahwa keadaan semakin baik. Mereka menunggu bukti bahwa kehidupan mereka benar-benar menjadi lebih baik.
Penulis Oleh Mufti Makaarim | Founder NIRA Institute, Jakarta
Sebelumnya
