DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Publik masih dihangatkan dengan pembahasan tentang siapa sosok yang akan ditempatkan sebagai direktur utama Bank Syariah Aceh (BAS). Prosesnya terbilang panjang, sudah memakan waktu cukup lama. Namun sampai saat sekarang ini belum ada kepastian siapa yang akan dipercayakan menjadi Dirut.

Polemik tentang siapa yang layak juga tiada henti. Sudah ada dua nama yang diusulkan untuk menjadi Dirut, mereka adalah Nanang Hendriana dan Muhammad Syah. Kedua nama ini yang direkomendasikan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun sampai sekarang siapa yang akan menjadi tampuk pimpinan belum ada kepastian. Para pemilik saham, termasuk didalamnya pemerintah Aceh sebagai pemegang terbesar, belum ada kata sepakat untuk menentukan pilihan.

Faktanya sampai saat ini perseroan terbatas para pemegang sahamnya belum menentukan pilihan dalam sebuah rapat keputusan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum mengajukan nama final untuk diajukan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam hal ini Pj Gubernur Aceh.

Pj Gubernur Aceh belum mendapatkan mandat untuk melaksanakan ketentuan pokok Perbankan dan OJK. Dampaknya, hingga saat ini siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan di BAS belum ada kepastian, sampaikan kapan jabatan itu kosong.

Dilain sisi, ada beberapa pihak yang mengeluarkan statemen, bagaikan menggiring pengambil kebijakan untuk memenuhi kepentingan dalam menentukan siapa yang layak dan pantas untuk Dirut BAS.

Padahal dalam sebuah organisasi, mekanisme skema kaderisasi secara struktural kelembagaan juga telah disusun secara terukur terstruktur berjenjang berkala dan berkelanjutan. Sesuai dengan tahapanya. Sesuai dengan sertifikasi profesional pada masing masing level struktural.

Artinya mulai dari eselon yang terendah sampai dengan eselon tertinggi sudah ada mekanisme, sudah ada ketentunya. Seharusnya, idealnya faktor faktor ini yang harus menjadi pertimbangan dalam proses menentukan siapa yang layak, terlepas apapun visi dan misi yang akan dituju, jelasnya.

Pemegang saham terbesar adalah Pemerintahan Aceh. Namun bagaimana kalau beban visi dan misi untuk jangka panjang dalam pengembangan bank kebanggaan rakyat Aceh ini juga harus dibebankan ke pundak Pj GubernurAceh? Sementara Pj Gubernur Aceh tugas utamanya lebih fokus kepada kepastian birokrasi pemerintahan.

Manuver manuver para pihak yang menaruh kepentingan, juga tiada henti, mereka bagaikan mengiring Pj Gubernur Aceh yang merupakan PSP dalam hal ini untuk menentukan pilihan. Tarik menarik kepentingan dan beragam statemen itu yang dipertontonkan ke publik.

Sudah seharusnya persoalan berlarut-larut ini diselesaikan dengan bijak. Sudah seharusnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan untuk mengajukan nama kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam hal ini Pj Gubernur Aceh.

Para pemegang saham harus punya misi dan visi yang sama untuk memajukan pembangunan Aceh, kekuatan tekad itu harus mereka lahirkan dalam RUPS, memunculkan tampuk pimpinan, sehingga persoalanya tidak berlarut-larut dan berkepanjangan seperti ini.

Perlu diketahui, bahwa rakyat Aceh menaruh simpati kepada bank kebanggaanya. Publik sudah dilelahkan dengan polemik yang tidak berujung, dibalut kepentingan. Rakyat Aceh sudah cukup lama menonton kericuan tarik menarik kepentingan dalam tampuk pimpinan BAS.

Kepercayaan rakyat itu seharusnya dijaga dengan baik. Jangan sampai rakyat kecewa dengan bank yang menjadi kebanggaanya. Jangan ciptakan peluang kecewanya rakyat, karena akan berdampak pada kecintaanya terhadap bank yang menjadi harapanya.

Sudah seharusnya persoalan yang berlarut-larut ini diselesaikan dengan bijak, karena muaranya menentukan perkembangan pembangunan Aceh. Sudah saatnya BAS memiliki direktur utama, bukan dijadikan polemik yang berkepanjangan.

Penulis: Aryos Nivada (Dirut Lingkar Sindikasi Grub)