Mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat. Foto: Tempo/Muhammad Zaki Fauzi
DIALEKSIS.COM | Analisis - Pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tentang potensi “chaos” pada Juli - Agustus 2026 perlu dibaca secara hati-hati. Ia tidak cukup diperlakukan sebagai ramalan politik, tetapi juga tidak bijak bila diabaikan sebagai kegaduhan biasa.
Dalam politik keamanan, peringatan semacam itu harus ditempatkan sebagai early warning, sebagai sinyal dini agar negara membaca tekanan ekonomi, psikologi publik, dan dinamika politik secara rasional.
Pemicu utamanya adalah pelemahan rupiah yang menembus kisaran Rp18.000 per dolar AS. Pada titik ini, rupiah tidak lagi sekadar angka di layar pasar uang. Ia berubah menjadi simbol kepercayaan.
Ketika mata uang melemah tajam, masyarakat mulai bertanya, apakah harga pangan akan naik, apakah BBM akan ikut tertekan, apakah lapangan kerja aman, apakah pemerintah masih mampu mengendalikan situasi? Jika itu semua berdampak, maka potensi gejolak horizontal nyata terjadi.
Data menunjukkan tekanan itu nyata. Reuters melaporkan rupiah menyentuh rekor terendah sekitar Rp18.045 per dolar AS pada 6 Juni 2026. Pada saat yang sama, pasar saham Indonesia melemah tajam dan rupiah menjadi salah satu mata uang Asia berkembang dengan kinerja terburuk tahun berjalan.
Tekanan ini terjadi ketika investor juga menyoroti kredibilitas kebijakan, independensi bank sentral, dan arah belanja besar pemerintah.
Namun, pertanyaan pentingnya adalah apakah rupiah Rp18.000 otomatis memicu gejolak stabilitas politik dan keamanan? Jawabannya tidak otomatis. Tetapi tidak bisa dianggap sebelah mata, ia dapat menjadi pemantik apabila bertemu dengan tiga kondisi lain meliputi harga kebutuhan pokok naik cepat, komunikasi pemerintah buruk, dan konflik elite politik ikut membesar.
Dalam teori krisis mata uang generasi pertama, seperti dijelaskan Paul Krugman, tekanan kurs muncul ketika fundamental ekonomi tidak sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Bila negara dianggap terlalu ekspansif membiayai belanja, sementara cadangan devisa terkuras menjaga nilai tukar, pasar akan menyerang mata uang.
Dalam teori generasi kedua, seperti dikembangkan Maurice Obstfeld, krisis dapat terjadi karena ekspektasi negatif yang menjadi kenyataan. Jika publik dan investor percaya rupiah akan terus melemah, mereka memborong dolar. Akibatnya, rupiah benar-benar makin tertekan.
Indonesia hari ini berada di wilayah campuran. Fundamental belum runtuh, tetapi ekspektasi pasar sedang rapuh. BPS mencatat ekonomi Indonesia triwulan I-2026 masih tumbuh 5,61 persen secara tahunan, dengan PDB harga berlaku Rp6.187,2 triliun.
Ini menunjukkan mesin ekonomi belum berhenti. Namun secara kuartalan ekonomi terkontraksi 0,77 persen, sementara sektor pertambangan dan penggalian mengalami tekanan.
Bank Indonesia juga telah menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada 19 - 20 Mei 2026. BI menyebut langkah itu untuk memperkuat stabilisasi rupiah akibat gejolak global, terutama perang di Timur Tengah, serta menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen. BI juga memperkuat intervensi valas, DNDF, SRBI, pengawasan pembelian dolar AS, serta koordinasi dengan pemerintah dan KSSK.
Artinya, dari sisi ekonomi makro, Indonesia belum berada pada situasi seperti 1998. Cadangan devisa akhir April 2026 masih USD146,2 miliar, setara 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini masih di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Tetapi politik keamanan tidak hanya membaca angka makro. Ia membaca persepsi, rasa aman, dan legitimasi. Kurs Rp18.000 dapat menjadi persoalan keamanan bila dampaknya menjalar ke dapur rakyat.
Pelemahan rupiah menaikkan harga barang impor, bahan baku industri, obat-obatan, pangan tertentu, dan energi. Bila harga minyak global naik akibat konflik Timur Tengah, tekanan subsidi dan harga logistik akan meningkat. OECD memperingatkan bahwa perang berkepanjangan di Timur Tengah dapat menekan pertumbuhan global dan menaikkan inflasi, terutama bila gangguan energi berlanjut.
Di sinilah risiko sosial muncul selaras merujuk dalam teori relative deprivation pemikiran Ted Robert Gurr, gejolak sosial lahir ketika ada jarak antara harapan masyarakat dan realitas yang mereka alami. Masyarakat tidak selalu marah karena miskin, tetapi karena merasa kehidupannya makin berat sementara elite dianggap tidak sensitif. Kurs Rp18.000, harga naik, PHK, dan narasi elite yang saling menyalahkan dapat menciptakan perasaan ketidakadilan.
Selain itu merujuk di teori political order Samuel Huntington, instabilitas muncul ketika perubahan sosial dan ekonomi bergerak lebih cepat dibanding kapasitas institusi politik mengelolanya. Bila pemerintah lamban merespons, aparat tidak peka membaca keresahan, dan elite politik justru memperuncing polarisasi, maka tekanan ekonomi dapat berubah menjadi krisis kepercayaan.
Karena itu, pernyataan JK dapat dibaca dalam dua sisi. Pertama, sebagai peringatan agar pemerintah tidak meremehkan tekanan ekonomi. JK punya pengalaman panjang membaca hubungan antara krisis ekonomi, elite politik, dan gejolak sosial.
Kedua, pernyataan itu juga berisiko memperkuat kepanikan bila tidak diikuti penjelasan yang jernih. Dalam situasi pasar rapuh, kata “chaos” bisa menjadi bahan bakar spekulasi.
Dari landskap pemikiran argumentasi diatas, maka dapat potensi risiko Juli - Agustus 2026 perlu dipetakan dalam tiga skenario. Skenario pertama kondisi negara ‘terkendali’. Maknya posisi rupiah tetap lemah, tetapi BI dan pemerintah berhasil menjaga ekspektasi.
Harga pangan dikendalikan, subsidi energi tidak menimbulkan guncangan mendadak, bantuan sosial tepat sasaran, dan komunikasi publik disiplin. Dalam skenario ini, tidak terjadi gejolak politik keamanan serius. Yang muncul hanya kritik politik, demonstrasi terbatas, dan tekanan media sosial.
Skenario kedua tercitrakan rawan. Digambarkan kondisi rupiah bertahan di sekitar Rp18.000 atau lebih, harga pangan dan energi naik, dunia usaha menahan ekspansi, dan isu fiskal menekan kepercayaan investor.
Dalam situasi ini, demonstrasi mahasiswa, buruh, kelompok masyarakat sipil, dan oposisi politik berpotensi meningkat. Aparat keamanan akan menghadapi tantangan menjaga ketertiban tanpa memicu eskalasi.
Terakhir teridentifikasi potensi skenario ketiga dapat terjadi, tercerminkan kondisi krisis kepercayaan di masyarakat kepada pemerintah. Ini terjadi bila rupiah terus melemah, inflasi naik tajam, kebijakan pemerintah tidak konsisten, dan terjadi konflik terbuka antarlembaga atau elite.
Bila negara gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok, maka keresahan ekonomi dapat berubah menjadi gejolak politik. Risiko terbesar bukan semata demonstrasi, tetapi hilangnya kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola krisis.
Faktor politik juga tidak kalah penting. Reuters mencatat perubahan undang-undang sistem keuangan yang memperluas mandat Bank Indonesia ke pertumbuhan sektor riil dan penciptaan kerja memicu perhatian investor, terutama karena ada kekhawatiran terhadap independensi lembaga keuangan. Dalam kondisi rupiah melemah, persepsi tentang independensi bank sentral menjadi sangat sensitif.
Bank sentral yang dipercaya independen biasanya lebih mudah menenangkan pasar. Sebaliknya, bila pasar membaca kebijakan moneter terlalu dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek, biaya stabilisasi menjadi lebih mahal. Investor meminta imbal hasil lebih tinggi, arus modal keluar bertambah, dan rupiah makin tertekan.
Karena itu, solusi utama bukan pendekatan keamanan keras. Stabilitas politik dan keamanan harus dijaga dengan pendekatan ekonomi-politik yang terintegrasi.
Pertama, pemerintah harus menjaga harga pangan dan energi sebagai garis pertahanan sosial. Bulog, Bapanas, Pertamina, pemerintah daerah, dan TPID harus bergerak bersama. Operasi pasar, distribusi pangan, pengawasan penimbunan, dan subsidi tepat sasaran harus dipercepat.
Dalam politik keamanan, harga beras, minyak goreng, LPG, BBM, dan tarif transportasi jauh lebih menentukan emosi publik dibanding pidato pejabat.
Kedua, pemerintah dan BI harus satu suara. Tidak boleh ada pernyataan saling lempar tanggung jawab. Publik perlu mendengar pesan sederhana: rupiah ditekan faktor global dan domestik, negara punya instrumen, cadangan devisa cukup, pasokan pangan dijaga, dan kebijakan fiskal tetap hati-hati.
Reuters melaporkan BI dan Kementerian Keuangan telah sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil aset domestik untuk menarik kembali aliran portofolio dan mendukung rupiah. Ini langkah penting, tetapi harus dijelaskan dengan bahasa publik, bukan hanya bahasa pasar.
Ketiga, pemerintah perlu menahan kebijakan yang memicu persepsi pemborosan. Dalam masa kurs tertekan, belanja negara harus terlihat berpihak kepada rakyat, bukan elite. Program besar tetap boleh berjalan, tetapi harus transparan, terukur, dan tidak memberi kesan mengorbankan stabilitas fiskal. Politik simbolik penting, pejabat harus menunjukkan empati, kesederhanaan, dan kesiapan bekerja.
Keempat, aparat keamanan harus menggunakan pendekatan humanis. Demonstrasi akibat tekanan ekonomi bukan ancaman negara selama berlangsung damai. Polisi, TNI, BIN, dan pemerintah daerah perlu memperkuat deteksi dini, dialog dengan mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Pendekatan represif hanya akan mengubah isu ekonomi menjadi isu pelanggaran demokrasi.
Kelima, elite politik perlu menahan diri. Pernyataan provokatif, saling tuding, atau upaya mengapitalisasi kepanikan rupiah hanya memperbesar risiko. Dalam situasi rapuh, oposisi tetap berhak mengkritik, tetapi kritik harus berbasis data. Pemerintah juga tidak boleh alergi kritik. Stabilitas lahir dari kepercayaan, bukan pembungkaman.
Keenam, perlindungan UMKM harus diprioritaskan. Rupiah melemah menaikkan harga bahan baku impor. UMKM yang bergantung pada bahan impor, logistik, dan energi akan tertekan. Pemerintah dapat menyiapkan subsidi bunga terbatas, restrukturisasi kredit selektif, percepatan belanja daerah, dan insentif bahan baku strategis. Bila UMKM bertahan, lapangan kerja rakyat ikut bertahan.
Kesimpulannya, rupiah Rp18.000 bukan vonis chaos. Tetapi ia adalah alarm keras. Indonesia masih punya bantalan ekonomi: pertumbuhan positif, cadangan devisa memadai, instrumen BI, dan ruang koordinasi fiskal-moneter.
Namun bantalan itu bisa melemah jika pemerintah gagal mengelola harga, komunikasi, persepsi investor, dan kegelisahan sosial.
Maka, pernyataan JK sebaiknya tidak dijadikan bahan kepanikan, melainkan momentum koreksi. Negara harus hadir lebih cepat dari rumor. Pemerintah harus lebih jernih dari spekulasi. Aparat harus lebih tenang dari massa. Elite harus lebih dewasa dari kepentingan politik sesaat.
Stabilitas Indonesia pada Juli - Agustus 2026 tidak hanya ditentukan oleh angka kurs, tetapi oleh kemampuan negara menjaga kepercayaan. Bila rakyat merasa dilindungi, pasar melihat kebijakan kredibel, dan elite politik menahan diri, rupiah Rp18.000 tidak harus berubah menjadi gejolak.
Tetapi bila harga naik, komunikasi kacau, dan kekuasaan sibuk membela diri, maka krisis ekonomi kecil dapat menjalar menjadi krisis politik yang lebih mahal.
Penulis: Aryos Nivada (Analis di Jaringan Survei Inisiatif)
Sebelumnya
