DIALEKSIS.COM | Analisis - Gagasan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS/Barsela) kembali mengemuka. Deklarasi Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) di Meulaboh pada 24 Oktober 2026 menjadi penanda bahwa aspirasi pemekaran wilayah barat-selatan Aceh masih hidup dan terus diperjuangkan.
Aspirasi tersebut bukan tanpa alasan. Rentang kendali pemerintahan yang relatif jauh dari Banda Aceh, ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan akses pelayanan publik, serta belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kawasan menjadi persoalan mendasar yang melatarbelakangi tuntutan pembentukan provinsi baru.
Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah Barsela layak menjadi provinsi, melainkan apakah kehadirannya benar-benar mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Ataukah pemekaran justru sekadar menghadirkan ekosistem kekuasaan baru bagi elite kawasan?
Pemekaran tidak seharusnya berhenti pada semangat menghadirkan pemerintahan dan kekuasaan. Lebih dari itu, ia harus menjadi instrumen koreksi terhadap ketimpangan pembangunan Aceh, sekaligus menawarkan desain masa depan Barsela melalui strategi pembangunan yang terukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat barat-selatan Aceh. Jika KP3 ABAS mampu menempatkan agenda tersebut sebagai orientasi perjuangannya, maka pemekaran Barsela bukan sekadar tuntutan politik kewilayahan, melainkan agenda pembangunan yang layak dibahas secara serius dan patut untuk didukung.
Urgensi evaluasi tersebut semakin relevan jika dikaitkan dengan perjalanan hampir dua dekade pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat bahwa sejak pertama kali dianggarkan pada 2008 hingga 2021, total alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Aceh mencapai Rp88,43 triliun. Sementara itu, dalam periode 2013“2020 tercatat akumulasi sisa Dana Otsus sebesar Rp7,7 triliun.
Besarnya dukungan fiskal tersebut seharusnya menjadi modal penting bagi percepatan pembangunan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang diterima dan dibelanjakan, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2026 tingkat kemiskinan Aceh mencapai 12,34 persen atau sekitar 713,78 ribu orang, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Aceh pada Mei 2026 tercatat sebesar 5,89 persen.
Angka-angka tersebut memang tidak serta-merta membuktikan kegagalan Dana Otsus dalam meningkatkan kesejahteraan karena kondisi sosial-ekonomi Aceh dipengaruhi berbagai faktor. Namun, data tersebut cukup menjadi dasar untuk mempertanyakan sejauh mana kewenangan khusus dan dukungan fiskal yang besar selama ini telah dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan.
Karena itu, perjuangan Barsela perlu memasuki babak baru. Tidak cukup hanya mengandalkan deklarasi, konsolidasi tokoh, dan dukungan politik. Diperlukan desain pembangunan yang terukur, argumentasi akademis yang kuat, serta gerakan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Otsus dan Terbatasnya Ruang Fiskal Kabupaten/Kota
Besarnya dukungan fiskal melalui Dana Otsus tidak dengan sendirinya menjamin pemerataan pembangunan. Persoalan penting lainnya terletak pada desain pengalokasian dan distribusi kewenangan dalam menentukan prioritas belanja. Dalam konteks Aceh, hubungan fiskal antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menjadi isu yang perlu dievaluasi secara terbuka.
Secara teoritis, desentralisasi fiskal dimaksudkan agar keputusan mengenai penyediaan layanan publik dan pembangunan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Wallace E. Oates melalui Fiscal Federalism (1972) menjelaskan pentingnya pembagian kewenangan fiskal antartingkat pemerintahan agar penyediaan barang dan layanan publik dapat menyesuaikan perbedaan kebutuhan serta preferensi masyarakat di masing-masing wilayah.
Namun, desain pengalokasian Dana Otsus Aceh memperlihatkan bahwa ruang fiskal kabupaten/kota masih sangat dipengaruhi oleh keputusan pada tingkat provinsi. Pasal 11 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 mengatur bahwa setelah dikurangi pembiayaan program dan kegiatan bersama, paling sedikit 60 persen Dana Otsus dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh, sedangkan paling banyak 40 persen dialokasikan untuk pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Pengaturan tersebut memang memberikan ruang bagi pembiayaan program strategis pada tingkat provinsi. Akan tetapi, konsekuensinya perlu dicermati: porsi DOKA bagi kabupaten/kota dibatasi paling banyak 40 persen dari sisa dana setelah pembiayaan program bersama. Artinya, ruang fiskal kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan pembangunan melalui skema DOKA tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan lokal, tetapi juga bergantung pada besaran alokasi yang ditetapkan dalam kerangka kebijakan provinsi.
Pranab Bardhan dalam artikelnya, “Decentralization of Governance and Development” (2002), mengingatkan bahwa keberhasilan desentralisasi di negara berkembang tidak cukup ditentukan oleh pembagian kewenangan secara formal. Konteks kelembagaan, struktur insentif, dan organisasi juga memengaruhi bagaimana desentralisasi dijalankan serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan pengembangan kegiatan ekonomi lokal. Perspektif ini relevan bagi Aceh: kewenangan yang secara formal telah didesentralisasikan belum tentu menghasilkan pemerataan apabila ruang pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya masih terkonsentrasi pada tingkat pemerintahan provinsi.
Karena itu, evaluasi tata kelola Dana Otsus tidak cukup berhenti pada besaran anggaran dan tingkat serapan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah desain fiskal tersebut telah memberikan ruang yang proporsional kepada kabupaten/kota untuk merencanakan dan membiayai kebutuhan pembangunannya sendiri. Bagi kawasan Barsela yang terdiri atas sejumlah kabupaten dengan karakteristik geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas fiskal yang beragam, persoalan ini menjadi semakin penting.
Pemekaran Barsela, dalam konteks tersebut, tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan semata. Ia juga harus menjadi momentum untuk memperjuangkan model tata kelola fiskal yang lebih berimbang. Persoalan distribusi kewenangan fiskal ini selanjutnya berkaitan dengan aspek lain, yakni keterwakilan dan daya tawar politik kawasan dalam proses penganggaran di tingkat provinsi.
Pokir DPRA dan Ketimpangan Daya Tawar Politik Kawasan
Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRA merupakan salah satu instrumen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam proses perencanaan pembangunan Aceh. Karena itu, mekanisme pengusulannya harus berorientasi pada kebutuhan publik, dilaksanakan secara transparan, dan mempertimbangkan pemerataan pembangunan antarkawasan.
Ketentuan Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa Pokir merupakan hasil telaah terhadap permasalahan pembangunan daerah berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Hasil telaah tersebut harus diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Namun, praktik pengusulan Pokir DPRA pernah memperlihatkan perbedaan nilai yang cukup mencolok. Pemberitaan AcehJurnal pada 21 Februari 2023, berdasarkan dokumen usulan Pokir dalam tahapan RAPBA 2023, mencatat usulan Ketua DPRA sekitar Rp135 miliar, sementara usulan sejumlah wakil ketua berada pada kisaran Rp74,7 miliar hingga Rp91 miliar. Di sisi lain, terdapat usulan anggota DPRA yang nilainya sekitar Rp8 miliar. Angka-angka tersebut merupakan nilai usulan pada tahapan pembahasan RAPBA, bukan anggaran yang dapat langsung dianggap telah disahkan atau direalisasikan.
Perbedaan tersebut patut dipertanyakan: apa dasar penentuan besaran usulan Pokir, dan sejauh mana mekanismenya mencerminkan kebutuhan masyarakat serta pemerataan pembangunan? Persoalannya bukan semata-mata besar atau kecilnya angka, melainkan transparansi kriteria dan keadilan dalam proses pengusulannya.
Ketimpangan daya tawar politik kawasan juga perlu dilihat dari komposisi keterwakilan di DPRA. Delapan kabupaten/kota di kawasan Barsela, yakni Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue, Aceh Jaya, dan Nagan Raya, memiliki total 18 kursi melalui Dapil 9 dan 10. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 22,2 persen dari keseluruhan 81 kursi DPRA.
Sebagai perbandingan, delapan kabupaten/kota di kawasan pantai timur dan utara Aceh--Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Langsa--memiliki 41 kursi melalui Dapil 2, 3, 5, 6, dan 7, atau sekitar 50,6 persen dari total kursi DPRA. Perbedaan jumlah keterwakilan ini tidak serta-merta membuktikan bahwa Barsela menerima alokasi anggaran lebih kecil. Namun, komposisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kapasitas representasi politik yang berpotensi memengaruhi daya tawar kawasan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi.
Dalam kondisi demikian, pembagian program dan anggaran pembangunan semestinya tidak hanya ditentukan oleh jumlah kursi atau kuatnya pengaruh politik suatu kawasan. Kebutuhan masyarakat, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, ketertinggalan infrastruktur, serta kesenjangan pelayanan publik harus menjadi pertimbangan utama.
Pokir seyogianya tetap menjadi saluran perjuangan aspirasi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan instrumen pembagian privilese politik berdasarkan pengaruh dan kedudukan. Bagi Barsela, persoalan keterwakilan ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan juga membutuhkan daya tawar politik yang memadai dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi.
Barsela dan Strategi Pembangunan Kawasan
Kawasan barat-selatan Aceh memiliki potensi ekonomi besar yang beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, hingga sumber daya alam lainnya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan kawasan yang terarah dan terintegrasi.
Dalam Laporan Pendahuluan Rencana Induk Pelabuhan Aceh (Mei 2013) yang disusun Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh, koridor Banda Aceh-Meulaboh-Subulussalam digambarkan sebagai kawasan pesisir barat yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan pesisir timur Aceh. Dokumen tersebut juga mengarahkan pengembangan kegiatan agroindustri, agromarine, dan wisata alam, disertai keterpaduan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi.
Keterbatasan infrastruktur produksi, industri pengolahan, dan jaringan distribusi masih menjadi hambatan bagi pengembangan ekonomi Barsela. Sejumlah ruas jalan, seperti lintasan Trumon-Singkil dan Kuala Baru-Trumon, masih menghadapi persoalan kondisi jalan dan jembatan. Persoalan ini diperparah oleh banjir yang dapat mengganggu akses transportasi di kawasan Trumon dan Singkil, serta kondisi jalan yang sempit dan rawan longsor pada lintasan Geurutee dan Gunung Kulu-Paro. Sementara itu, jalur nasional yang menghubungkan Meulaboh hingga Subulussalam dan Aceh Singkil juga menghadapi tantangan peningkatan kapasitas infrastruktur, seiring semakin tingginya arus logistik dan mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut terntu berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat, tingginya biaya logistik, dan belum optimalnya distribusi hasil produksi.
Dari sisi maritim, potensi sumber daya Barsela juga membutuhkan penguatan fasilitas pelabuhan dan jaringan logistik untuk menunjang perdagangan serta ekspor komoditas unggulan, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), hasil pertanian, serta produk pertambangan dan mineral. Data BPS mencatat nilai ekspor melalui Pelabuhan Meulaboh mencapai US$424,2 juta pada 2025. Namun, angka ekspor tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kapasitas dan fasilitas pelabuhan telah memadai. Kebutuhan penguatan tetap perlu dinilai berdasarkan kapasitas layanan, infrastruktur pendukung, dan efisiensi jaringan logistik.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Barsela masih menghadapi persoalan struktural berupa lemahnya konektivitas antardaerah, keterbatasan infrastruktur logistik dan industri pengolahan, serta belum terintegrasinya potensi ekonomi kawasan.
Karena itu, perjuangan Barsela harus diarahkan pada perubahan paradigma pembangunan: dari pendekatan sektoral dan administratif menuju pembangunan berbasis kawasan. Setiap kabupaten perlu dikembangkan berdasarkan keunggulan dan potensinya masing-masing, tetapi tetap terhubung dalam jaringan produksi, industri, perdagangan, dan pelayanan publik.
Dengan pendekatan tersebut, masa depan Barsela tidak boleh hanya berpusat pada pembangunan ibu kota provinsi. Pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri pengolahan, dan perdagangan harus dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Konektivitas darat, laut, dan udara menjadi pengikat agar pertumbuhan satu daerah turut memberikan manfaat bagi daerah lainnya.
Kuala Seumayam-Surin: Melampaui Gagasan Ibu Kota, Membangun Simpul Strategis Pertumbuhan Barsela
Dalam kerangka pembangunan kawasan itulah gagasan Kuala Seumayam-Surin (KSS) sebagai dua simpul strategis pertumbuhan Barsela menjadi relevan untuk dikaji. KSS bukanlah keseluruhan desain masa depan Barsela, melainkan salah satu tawaran strategis untuk mengintegrasikan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, industri, perdagangan, dan konektivitas maritim dalam satu kesatuan pengembangan kawasan.
Kuala Seumayam di Kabupaten Nagan Raya dapat dikaji sebagai calon pusat pemerintahan Provinsi Barsela. Sementara itu, Surin di Kabupaten Aceh Barat Daya diproyeksikan sebagai simpul ekonomi dan konektivitas maritim.
Kuala Seumayam dapat dipersiapkan sebagai kawasan pemerintahan terpadu yang menampung perkantoran gubernur, DPRD provinsi, instansi pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta kawasan permukiman hijau dan modern. Adapun Surin dapat diarahkan menjadi kawasan bisnis dan industri pengolahan hasil perkebunan, pertanian, serta perikanan, sekaligus simpul perdagangan dan distribusi.
Gagasan pengembangan pelabuhan dan kemungkinan kawasan industri hilirisasi di Surin perlu didukung kajian teknis, ekonomi, dan kelayakan kepelabuhanan. Termasuk kemungkinan pengembangannya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang tentu harus memenuhi persyaratan hukum, kelembagaan, dan kelayakan investasi.
Konektivitas Kuala Seumayam-Surin harus dibangun sebagai bagian dari jaringan pertumbuhan yang lebih luas. Hubungan kedua simpul itu tidak boleh mengabaikan kabupaten lain. Infrastruktur penghubung, akses ke pusat produksi, jaringan logistik, serta keterkaitan dengan kawasan pariwisata dan perdagangan harus menjadi bagian dari perencanaan.
Pengalaman Tiongkok melalui kebijakan Reform and Opening-Up sejak 1978 dapat menjadi salah satu referensi. Pada 1980, Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan-kawasan tersebut menjadi laboratorium kebijakan untuk mengembangkan investasi, perdagangan internasional, dan industri. Pengalaman itu kemudian diperluas ke wilayah pesisir dan pusat-pusat ekonomi lainnya.
Pelajaran pentingnya bukan meniru model Tiongkok secara langsung, melainkan memahami bahwa pembangunan kawasan memerlukan tahapan yang jelas, infrastruktur memadai, kepastian kebijakan, dukungan kelembagaan, serta keterhubungan antara pusat produksi dan pasar.
Secara konseptual, gagasan KSS juga dapat dibaca melalui pendekatan polycentric governance yang dikembangkan Elinor Ostrom (2010). Pendekatan ini menekankan pentingnya berbagai pusat pengambilan keputusan yang dapat bekerja sama dalam mengelola persoalan publik. Dalam konteks Barsela, Kuala Seumayam dan Surin dapat menjadi dua simpul strategis dengan fungsi berbeda, tetapi berada dalam satu kerangka pembangunan kawasan yang terintegrasi. Penggunaan konsep ini merupakan penerapan analitis terhadap gagasan KSS, bukan berarti Ostrom secara khusus mengusulkan model dua pusat pertumbuhan seperti itu.
Kelayakannya KSS tentu harus diuji melalui studi komprehensif, termasuk daya dukung lingkungan, status kawasan hutan, kondisi gambut, ketersediaan air, risiko bencana, serta kemungkinan munculnya konflik agraria baru. Kajian perlu membandingkan KSS dengan alternatif lokasi lainnya agar penetapan pusat pemerintahan dan simpul ekonomi strategis Barsela tidak didasarkan pada preferensi politik atau kepentingan kewilayahan semata.
Dengan demikian, KSS harus ditempatkan sebagai gagasan strategis yang terbuka untuk diuji secara akademis, bukan keputusan final sebelum seluruh aspek kelayakannya terpenuhi.
Tantangan Hukum, Politik, dan Fiskal
Di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang tidak boleh diabaikan. Pertama, kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh Pemerintah Pusat. Aspirasi masyarakat dan dukungan politik di tingkat daerah tidak otomatis menghasilkan pembentukan provinsi baru. Prosesnya tetap bergantung pada kebijakan pemerintah pusat serta pemenuhan mekanisme dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kedua, pemenuhan persyaratan hukum dan administratif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tahapan dan persyaratan pembentukan daerah persiapan, termasuk persyaratan dasar kewilayahan, kapasitas daerah, dan persyaratan administratif. Khusus pembentukan provinsi, cakupan wilayah sekurang-kurangnya lima kabupaten/kota. Karena itu, KP3 ABAS perlu memastikan dukungan formal daerah-daerah yang akan bergabung serta terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut.
Ketiga, hubungan pembentukan Barsela dengan kekhususan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan bagian penting dari penyelesaian politik sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki 2005. UUPA melalui Pasal 5 telah mengatur bahwa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembentukan provinsi baru di Aceh harus dibaca dalam kerangka ketentuan tersebut, dengan tetap memperhatikan kekhususan Aceh.
RUU Perubahan atas UUPA yang telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 8 September 2026 hendaknya menjadi momentum bagi KP3 ABAS untuk melakukan advokasi legislasi. Perlu diperjuangkan agar UUPA hasil revisi memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai kemungkinan pembentukan provinsi baru di Aceh, termasuk jaminan keberlanjutan kekhususan, kewenangan, dan skema Dana Otonomi Khusus bagi provinsi hasil pemekaran.
Untuk itu, diperlukan kajian khusus mengenai kedudukan dan keberlanjutan kewenangan khusus Aceh, kelembagaan Wali Nanggroe, keberadaan partai politik lokal, pengaturan dan distribusi Dana Otsus, serta harmonisasi kewenangan antara Pemerintah Aceh dan provinsi hasil pemekaran. Tanpa pengaturan yang jelas, pembentukan ABAS berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kelembagaan, bahkan persoalan sosial baru di kemudian hari.
Keempat, kemampuan fiskal dan keberlanjutan pembiayaan. Pembentukan provinsi baru membutuhkan biaya besar, mulai dari pembangunan infrastruktur pemerintahan, penyediaan aparatur, pembentukan perangkat daerah, hingga penyelenggaraan pelayanan publik. Risiko yang harus diantisipasi adalah terserapnya sebagian besar anggaran untuk belanja rutin dan birokrasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat justru terabaikan.
Karena itu, Barsela harus memiliki proyeksi pendapatan dan belanja yang realistis, desain birokrasi yang ramping, serta strategi peningkatan pendapatan daerah. Kelayakan fiskal harus menjadi fondasi pembentukan provinsi, bukan sekadar dokumen pelengkap persyaratan administratif.
Kelima, perbedaan kepentingan antarkabupaten. Setiap daerah memiliki karakteristik dan prioritas pembangunan masing-masing. Perbedaan pandangan dapat muncul dalam menentukan cakupan wilayah, lokasi ibu kota, distribusi pembangunan, hingga representasi politik. Perbedaan preferensi antarkabupaten merupakan hal yang lumrah dalam proses pembentukan daerah otonom baru. Karena itu, tradisi dialog yang konstruktif, setara, serta berbasis keilmuan dan pertukaran gagasan harus menjadi budaya dalam menyelesaikan berbagai perbedaan di antara para pemangku kepentingan kawasan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kajian yang matang, objektif, dan berorientasi pada kemajuan serta pemerataan pembangunan Barsela.
Regenerasi dan Penyempurnaan Naskah Akademik
Di luar persoalan hukum, ekonomi, dan desain pembangunan, terdapat satu hal mendasar yang perlu mendapat perhatian: keberlanjutan gerakan advokasi pembentukan Barsela.
Selama ini, perjuangan pemekaran cenderung bertumpu pada tokoh-tokoh senior yang telah lama terlibat dalam berbagai tahapan perjuangan. Kontribusi mereka tentu harus dihargai. Pengalaman, jaringan, pengorbanan, dan sejarah perjuangan generasi terdahulu merupakan modal sosial yang tidak boleh diabaikan.
Namun, ada pertanyaan yang patut diajukan: sampai kapan perjuangan pembentukan Barsela hanya bertumpu pada figur dan lingkaran tokoh yang sama? Di mana ruang bagi generasi muda yang justru akan paling lama merasakan dampak dari lahir atau tidak lahirnya provinsi baru ini?
Pemekaran ABAS bukan agenda politik satu generasi, melainkan proyek pembangunan jangka panjang yang masa depannya turut ditentukan oleh generasi muda hari ini. Karena itu, gerakan advokasi perlu bertransformasi dari gerakan yang bertumpu pada figur dan elite menjadi gerakan berbasis gagasan, pengetahuan, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan lintas generasi.
Pemuda dan mahasiswa tidak cukup hanya dihadirkan dalam deklarasi, seminar, atau kegiatan seremonial. Mereka harus memperoleh ruang substantif dalam penyusunan kajian hukum, analisis ekonomi dan fiskal, perencanaan tata ruang, studi lingkungan, hingga desain pembangunan Barsela.
Selain regenerasi, penyempurnaan Naskah Akademik juga menjadi keharusan seiring perkembangan zaman. Naskah Akademik tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan persyaratan administratif pembentukan DOB. Lebih dari itu, dokumen ini harus menjadi landasan ilmiah untuk mengungkap secara objektif keunggulan dan ketimpangan pembangunan Aceh selama lebih dari dua dekade pasca-MoU Helsinki, sebagai bahan pembelajaran penting dalam merumuskan arah pembangunan kawasan Barsela.
Naskah Akademik juga harus memuat rumusan desain pembangunan kawasan secara menyeluruh dan terintegrasi. Gagasan KSS perlu diuji bersama alternatif lokasi lainnya, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana induk pembangunan Barsela yang komprehensif dan terintegrasi dengan pusat pemerintahan serta seluruh Kabupaten/Kota dalam koridor Barsela.
Hasil kajian akademik tersebut juga perlu diuji melalui forum konsultasi publik secara terbuka. Masyarakat Barsela perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan, manfaat, biaya, dan konsekuensi pemekaran berdasarkan kajian yang telah disempurnakan. Dukungan masyarakat harus tumbuh dari pemahaman dan kesadaran bersama, bukan sekadar mobilisasi massa atau deklarasi dukungan.
Gerakan yang miskin gagasan dan abai terhadap regenerasi berisiko kehilangan relevansi di tengah perubahan zaman. Sebaliknya, gerakan yang membuka ruang bagi dialektika pemikiran dan regenerasi akan memiliki energi pembaruan, kapasitas intelektual, serta daya tahan organisasi yang lebih kuat. Karena itu, Deklarasi KP3 ABAS di Meulaboh harus menjadi momentum untuk mengubah orientasi perjuangan: dari gerakan yang sekadar mengumumkan pemekaran menjadi gerakan perubahan yang modern, bertumpu pada kekuatan gagasan, serta memiliki legitimasi dan dukungan luas dari masyarakat Barsela.
Barsela Harus Menjadi Warisan Peradaban
Perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan pada akhirnya sedang menguji lebih dari sekadar kemampuan politik untuk melahirkan sebuah provinsi baru. Ia menguji kedewasaan kita dalam merancang pemerintahan, mengelola kewenangan, membangun ekonomi, dan memastikan bahwa kekuasaan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Kita tidak sedang berlomba menghadirkan ibu kota baru, memperbanyak jabatan pemerintahan, atau sekadar memindahkan pusat kekuasaan. Lebih dari itu, kita sedang memperjuangkan strategi pembangunan kawasan yang mampu menjawab ketertinggalan sekaligus membuka jalan bagi masa depan yang lebih sejahtera, maju, dan modern.
Sejarah tidak akan mengukur perjuangan DOB ABAS/Barsela dari seberapa banyak deklarasi dilakukan, seberapa besar dukungan politik dihimpun, atau seberapa cepat sebuah provinsi terbentuk. Sejarah akan mencatat sejauh mana perjuangan itu mampu mengoreksi paradigma pembangunan dan menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Barsela harus menjadi ikhtiar menghadirkan keadilan pembangunan, bukan sekadar pemekaran kekuasaan; menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan beban birokrasi baru; serta menjadi warisan peradaban yang maju dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Jayalah Barsela!
Penulis: Aktivis 98 sekaligus Mantan Pimpinan DPRK Aceh Barat Daya, Hendra Fadli, S.H., M.H
Sebelumnya
