Foto: [Istimewa/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penyebaran Pandemi COVID-19 telah menimbulkan kekhawatiran di dalam masyarakat mengenai ketersediaan pangan di Indonesia. Walaupun wabah COVID-19 masih dalam kategori tinggi,akan tetapikegiatan produksi dan distribusibahan pangan masih harus berjalan di tengah pandemi ini. Stabilisasi harga pangan pun selalu diupayakan pemerintah agar pasokan makanan cukup.

Ketahanan pangan memiliki peran yang sangat penting agar sebuah negara dapat bertahan dari pandemi. Seperti halnya peringatan yang di keluarkan oleh Organisasi pangan dan pertanian yang berdiri di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa akan ada krisis pangan dunia yang di hadapi bangsa bangsa. 

Yusri Kasim, SE, M.Si Sekertaris IKAL Komprov Aceh merespon keadaan pangan ditengah pandemi Covid-19, menurutnya,"Kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sebagai lumbung singkong belum mendunia dan juga produksi dalam negeri yang terus menurun dari tahun ke tahun (sumber statistik pertanian 2018). Indonesia sendiri di rasa cepat dan tepat merespon peringata FAO dengan di tunjuknya Menhan oleh presiden memimpin pembangunan food estate, proyek lumbung pangan nasional," ujarnya kepada dialeksis.com saat diminta pendapat perihal ketahanan pangan.

Kebijakan pemerintah menjaga stabilitas pangan, menurut Yusri, sesuai dengan filosofi ketahanan militer dan non militer (SISHANKAMRATA) mewajibkan ketercukupan, kemandirian dan ketahanan pangan. Saat ini di seluruh provinsi di Indonesia sedang di lakukan pendataan ketercukupan lahan yang mana targetnya adalah pelaksanaan program yang dirancang oleh Menhan dengan sebutan BCLS (Badan cadangan logistik strategis) yang nantinya akan diperkuat dengan perpres.

Yusri memberitaukan agar pemerintah daerah sebagai mitra dalam hal ini, harus mampu menyediakan lahan seluas minimal 30.000 ha untuk di jadikan lahan sawah dan tanaman singkong yang nantinya akan di dukung dengan pabrik pengolahan hasil.

Untuk itu sudah sepatutnya pemerintah daerah juga mampu menjadikan peluang tersebut sebagai kesempatan emas untuk menjadi bagian dari dampak multi player effect dari program tersebut.

"Keberhasilan program tersbut nantinya akan menjadikan tolak ukur jangka panjang bagi indonesia dari segi ketahanan dan pertahanan dalam menghadapi berbagai situasi yang akan terjadi termasuk perang di dalamnya," tegasnya.

Tak kala penting menurut Yusri untuk menjaga ketahanan pangan, tidak cukup jika hanya menitikberatkan pada masyarakat atau pemerintah. Perlu ada sinergi dan usaha mulai dari tingkat individu, rumah tangga, masyarakat, sektor privat (perusahaan), dan pemerintahan sebagai pemangku kebijakan [].