Koordinator Kemanusiaan Yayasan Geutanyoe, Nasruddin (topi hitam) bersama anak-anak pengungsi Rohingya. [Foto: Ist] 

Dialeksis.com | Banda Aceh - Imigran rohingya yang kerap datang ke Aceh menjadi tanda tanya publik dimana kehadiran mereka perlu ditangani secara khusus oleh pemerintah. Baru-baru ini Menkopolhukam, Mahfud MD meminta Pemerintah Aceh untuk membentuk satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN).  

Saat ini sudah ada beberapa wilayah seperti Sumatra Utara, Riau, Sulawesi Selatan dan lain sebagainya yang sudah memiliki satgas. Satuan Tugas (Satgas) memiliki tugas antara lain menyusun Rencana Aksi Satgas Pendataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Koordinasi dengan Organisasi Internasional, dan juga menyusun perkembangan tugas Satgas PPLN di daerah.

Hal itu pula yang mendorong pemerintah pusat melalui mekopolhuman meminta agar Pemerintah Aceh segera membentuk satuan tugas (satgas) yang akan menangani setiap pengungsi yang datang terkhusus pengungsi rohingya.

Diberitakan sebelumnya bahwa menkopolhukam meminta agar Pemerintah Aceh segera membentuk satgas yang khusus menangangi para imigran. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolda Aceh pada saat melakukan jumpa pers akhir tahun di Mapolda Aceh, Rabu (28/12/2022).

Koordinator Kemanusiaan Yayasan Geutanyoe, Nasruddin mengatakan, di Aceh belum ada Satgas PPLN seperti yang ada di beberapa provinsi lain seperti di Sumatera Utara (Sumut), Riau, Sulawesi Selatan dan sebagainya.

Mengingat pertambahan pengungsi Rohingya yang semakin meningkat setiap tahunnya, Nasruddin menilai kehadiran Satgas PPLN sudah sangat tepat untuk menangani imigran Rohingya.

“Akan jauh lebih baik kalau penanganan Rohingya yang semakin meningkat setiap tahunnya ini ditangani sesuai dengan SOP, bukan sekedar emergency saja,” kata Nasruddin kepada Dialeksis.com, Banda Aceh, Minggu (1/1/2023).

Di sisi lain, dirinya juga berharap agar Pemerintah Aceh segera membentuk Satgas khusus untuk menangani imigran atau pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh mengingat sudah ada himbauan dari Menkopolhukam tentang pembentukan Satgas Refugges di Provinsi Aceh.

“Kita berharap Pemerintah Aceh segera membentuk Satgas ini, mengingat arahan Menkopolhukam melalui Kapolda Aceh dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya dan keamanan agar dapat meminimalisir permasalahan di masyarakat,” pungkasnya.(Azr)