DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Fahmiwati meminta kepada pemerintah agar instens melakukan pengawasan terhadap peredaran gas elpiji 3 kg yang subsidi. 

Hal ini menyikapi keluhan warga karena elpiji bersubsidi tersebut di Banda Aceh dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dari seharusnya Rp18 ribu per tabung, menjadi Rp35 ribu sampai Rp40 ribu. 

"Solusinya yaitu Instenkan pengawasan terhadap beredarnya gas elpiji 3 kg yang subsidi. harus ditingkatkan lagi karena itu persoalan," kata Fahmiwati kepada Reporter Dialeksis.com, Minggu (26/2/2023).

Fahmiwati mempertanyakan mengenai peredaran gas elpiji 3 kg yang beredar di warung dan kios padahal gas elpiji 3 kg itu merupakan hak masyarakat yang kecil atau kurang mampu.

"Kok bisa dia menjual di kios-kios padahal dia bukan pangkalan. Yang subsidi itu kan sudah dinikmati untuk masyarakat," ujarnya. 

Mengenai persoalan ini pihaknya banyak menghadapi pertikaian antara konsumen dan pangkalan terkait dengan masyarakat yang tidak mendapatkan gas subsidi 3 kg di pangkalan padahal ia sudah mendaftar disana.

"Ada beberapa kali yang melaporkan kepada kami sampai pertikaian juga yang mendatangkan aparat gampong. Ini kan tidak baik masyarakat jadi rugi," ujarnya. 

Fahmiwati juga menjelaskan bahwa gas elpiji 3 kg itu hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. itu ada catatan dan kuota di pangkalan. Masyarakat yang sudah terdaftar itu membeli gas di pangkalan dan tentunya sudah ada kuota yang sesuai.

"Sekarang yang muncul itu pangkalan menjual lagi ke warung-warung. Warung dan kios itu dapatkan dari mana. Kok bisa warung itu bisa menjual elpiji 3 kg padahal ia bukan pangkalan," pungkasnya. [NH].