Totok Suryanto, Anggota Dewan Pers. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, Dewan Pers menggelar workshop bertajuk "Peliputan Pemilu & Pilkada 2024 oleh Media di Aceh" di Banda Aceh.

Acara yang berlangsung pada Kamis, 22 Agustus 2024, ini dihadiri oleh sejumlah jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan siber di Aceh. 

Workshop ini menjadi forum penting untuk memperkuat peran pers dalam menghadapi berbagai tantangan dalam peliputan pemilu dan pilkada.

Hadir dalam diskusi tersebut Yadi Heriyadi Hendriana (Anggota Dewan Pers) dengan topik : "Peran, fungsi, tanggung jawab posisi pers dan wartawan terkait Pilkada 2024", Saiful (Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh) dengan topik: "Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu dan Pilkada 2024", Agus Syahputra (Ketua Panitia Pengawas Pemilihan) dengan topik : "Pentingnya Keterlibatan Media Pers dan Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada 2024.", Faisal llyas (Ketua KPI Aceh) dengan topik : "Pemberitaan dan Iklan Kampanye di Media Penyiaran", Wahyu Triyogo (IJTI) sebagai Praktisi Data: "Belajar mencermati dan membaca data survei pilkada. 

Totok Suryanto, anggota Dewan Pers, dalam sambutannya menekankan pentingnya media dalam memastikan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel. 

"Media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat dan proporsional kepada publik. Dalam konteks pemilu, peran ini semakin krusial karena masyarakat membutuhkan panduan yang tepat untuk membuat keputusan politik yang bijak," ujarnya.

Totok menjelaskan bahwa saat ini pemberitaan tentang partai politik, calon legislatif, serta kandidat presiden dan wakil presiden sudah mulai marak di berbagai platform media. 

Tidak hanya di media cetak dan elektronik, tetapi juga di media siber dan ruang publik lainnya. 

Menurutnya, keberagaman kemasan informasi di media saat ini memberikan masyarakat banyak pilihan, namun juga menuntut profesionalisme yang lebih tinggi dari para jurnalis.

"Dalam situasi seperti ini, pers dituntut untuk tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menjalankan peran edukasi. Media harus mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tahapan pemilu, termasuk bagaimana mereka bisa turut serta mengawasi jalannya pemilu dan pilkada," tambahnya.

Totok juga menggarisbawahi pentingnya interaksi antara masyarakat dan media dalam peliputan pemilu. 

"Interaksi ini bisa menjadi indikator sejauh mana persiapan pemilu telah berhasil atau masih perlu diperbaiki. Melalui pemberitaan yang interaktif, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktor yang turut mengawasi dan mengevaluasi proses pemilu," jelasnya.

Workshop ini menjadi ajang bagi para jurnalis di Aceh untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam meliput pemilu dan pilkada. 

Salah satu fokus utama adalah bagaimana media bisa menghindari bias dalam pemberitaan dan tetap menjaga independensi.

"Dalam masa pemilu, godaan untuk terjebak dalam pemberitaan yang bias sangat besar. Oleh karena itu, melalui workshop ini, kami ingin membekali para jurnalis dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk tetap netral dan independen," kata Totok.

Totok juga menyinggung tentang tantangan yang dihadapi oleh media di Aceh, yang memiliki dinamika politik dan sosial yang unik. 

"Aceh memiliki sejarah politik yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, media di sini juga harus mampu memahami konteks lokal dalam setiap pemberitaan mereka tentang pemilu dan pilkada," ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Totok menyampaikan harapan agar workshop ini bisa menjadi awal dari peningkatan kualitas peliputan pemilu dan pilkada di Aceh. 

"Kami berharap, setelah mengikuti workshop ini, rekan-rekan jurnalis bisa semakin peka dan profesional dalam meliput seluruh tahapan pemilu. Pada akhirnya, ini semua demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat di Aceh," tutupnya.