DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui pada 2025 menjadi salah satu sorotan utama publik. 

Program yang diklaim bertujuan mengatasi persoalan gizi buruk di Indonesia ini akan melibatkan pengeluaran besar-besaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus membuka diskusi panjang mengenai kelayakan dan tantangan implementasinya.

Menurut Femas Rahmat Azra, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, tanpa rencana anggaran yang jelas dan sumber dana yang pasti, program ini berpotensi menjadi wacana belaka.

Melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Gizi Nasional untuk memastikan program ini berjalan efektif. 

"Namun, rencana besar ini menyisakan sejumlah tanda tanya, terutama terkait anggaran yang tersedia dan konsistensi kebijakan," kata Femas kepada Dialeksis.com, Selasa (10/12/2024).

Dikatakan, awalnya, anggaran makan bergizi gratis diusulkan sebesar Rp15.000 per orang. Namun, dalam pidatonya baru-baru ini, Prabowo merevisi angka tersebut menjadi Rp10.000. 

Meski angka ini dianggap cukup oleh Presiden terpilih, perubahan tersebut menimbulkan keraguan publik mengenai konsistensi dan keberlanjutan program.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan, tahap pertama pelaksanaan program ini pada 2025 akan membutuhkan Rp71 triliun dari APBN. Setiap harinya, diperkirakan Rp1,2 triliun akan dibelanjakan untuk operasional, dengan sekitar 75 persen atau Rp800 miliar dialokasikan khusus untuk program makan bergizi gratis. 

"Pemerintah berupaya mencari dukungan dana tambahan melalui investasi asing. Beberapa kunjungan luar negeri dilakukan untuk menarik minat investor. Kita harus memastikan pemerintah memberikan transparansi atas hasil kunjungan tersebut. Masyarakat butuh kepastian, bukan janji kosong," ujarnya. 

Femas menambahkan, sebagai warga negara, harus mengawal program ini. Jangan biarkan janji makan bergizi gratis hanya menjadi wacana politik. Program ini menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.

Janji Prabowo memang membawa harapan besar bagi masyarakat, tetapi tanpa perencanaan matang dan komitmen yang kuat, harapan ini bisa berubah menjadi kekecewaan. Pemerintah harus menjawab tantangan ini dengan transparansi dan tindakan nyata agar mimpi besar makan bergizi gratis dapat menjadi solusi nyata, bukan sekadar masalah baru bagi bangsa.

"Sangat disayangkan jika janji ini hanya menjadi retorika politik. Kita butuh komitmen nyata, bukan sekadar angka di atas kertas," pungkasnya. [nh]