kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Wali Kota Banda Aceh Komitmen Tolak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Wali Kota Banda Aceh Komitmen Tolak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Minggu, 08 Desember 2019 21:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Foto: Pemko Banda Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mendatangani komitmen bersama menolak kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual dan perkawinan anak.

Komitmen bersama yang diinisiasi Millennials Empowerment dan Flower Aceh ini ditandatangani pada acara Car Free Day (CFD), Minggu (8/12/2019) di Jl Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh.

Ikut juga menandatangani anngota DPRK Banda Aceh, Syarifah Munirah dan para pejabat jajaran Pemko Banda Aceh.

Pada CFD edisi kali ini, Wali Kota memberi space kepada puluhan anak-anak muda yang tergabung dalam Millennials Empowerment dan Flower Aceh yang ingin mengkampanyekan isu kekerasan seksual dan perkawinan anak. 

Mereka melakukan long march memperlihatkan pesan-pesan yang bertuliskan menolak kekerasan terhadapa perempuan dan anak, kekerasan seksual dan perkawinan anak. Pantaun di lokasi, mereka menuliskan pesan-pesan seperti Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak, Say No to Sexual Harassment, Menjadi Perempuan Tanpa Rasa Was-was Kapan? hingga pesan Stop Kekerasan Terhadap Perempuan.

Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh apa yang disuarakan komunitas tersebut.

Katanya, bukan hanya kekerasan seksual dan perkawinan anak saja yang menjadi perhatian serius Pemko Banda Aceh, mencakup juga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lanjutnya, upaya perlindungan sudah menjadi program yang terus dijalankan dinas dan instansi terkait.

"Kita terus bekerja keras berupaya memberi perlindungan dan perhatian melaui dinas dan intansi terkait. Ada DP3AP2KB, WDC hingga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (TP2TP2). Mereka terus menjalankan usaha-usaha pencegahan dan perlindungan," ungkap Aminullah.

Namun, lanjut Aminullah, upaya menghapus kekerasan seksual, perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi juga perlu melibatkan masyarakat, baik masyarakat umum maupun LSM dan komunitas. Semua harus terlibat dan bekerja bersama-sama.

Pemko sendiri, lanjutnya sedang gencar-gencarnya menjalankan program Kota Layak Anak (KLA). Program ini juga bertujuan untuk meminimalisir kasus-kasus kekerasan seperti yang disuarakan Millennials Epowerment dan Flower Aceh.

Saat ini, lanjutnya sudah dicanangkan belasan gampong di Banda Aceh sebagai Gampong Layak Anak. Ketika program ini berjalan, harapannya akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemenuhan hak-hak anak yang kemudian bermuara pada menurunnya kasus-kasus kekerasan tersebut.

"Target kita, pada tahun 2021 semua gampong dan kecamatan di Banda Aceh sudah dicanangkan menjadi gampong dan kecamatan layak anak menuju Kota Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak," ungkap Aminullah. (hba)


Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI
Komentar Anda